TEMPO.CO, Jakarta - Nama Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono, ramai dibicarakan karena disebut bakal menggantikan Anies Baswedan di DKI Jakarta. Heru diprediksi beberapa pihak bakal menjadi pejabat gubernur untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur DKI Jakarta sejak Oktober 2022 sampai 2024.

Menanggapi namanya yang diprediksi gantikan Anies Baswedan tersebut, Heru Budi Hartono menyatakan belum ada pembahasan terkait itu di pemerintahan.

"Belum ada pembicaraan ke arah itu, dan masih banyak kandidat yang lebih baik," ujar Heru saat dihubungi Tempo, Selasa, 17 Mei 2022.

Meski begitu, Heru tak menampik memiliki pengalaman menjadi pemimpin di Jakarta. Sebab sebelum diboyong ke Istana oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Heru pernah menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Utara hingga Kepala BPAD DKI Jakarta.

Namun saat ditanya soal kesiapannya memimpin Jakarta, Heru enggan memberikan pernyataan tegas. "Aduh, belum kepikiran ke arah sana," kata Heru.

Sebelumnya, politikus senior Partai Gerindra DKI, Mohamad Taufik, menilai sosok Heru merupakan figur yang tepat menjabat sebagai penjabat gubernur DKI menggantikan Anies Baswedan. "Dari tiga nama calon pejabat gubernur DKI, Heru yang paling tepat," ujar Taufik.

Taufik menilai Heru Budi Hartono memiliki keunggulan lebih komplit dibandingkan dua calon lain yang disebut-sebut. Dua calon yang dimaksud adalah Deputi IV KSP yang juga Eks Timses Presiden Jokowi Juri Ardiantoro dan Sekda DKI Marulah Mattali.

Dia mengatakan dari tiga nama tersebut, Heru Budi Hartono merupakan sosok yang tepat untuk diberi amanah menjadi penjabat gubernur DKI Jakarta.

Menurutnya, Heru memiliki beberapa keunggulan sekaligus dibanding dua calon lain. Salah satu keunggulan Heru, kata Taufik pernah berkarier sejak menjadi staf hingga pejabat eselon II di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Selain itu, Heru memiliki kedekatan dengan Presiden Jokowi. Megingat, Heru saat ini menjabat Kepala Sekretariat Presiden. "Dia paham Pemda DKI karena pernah menjadi pejabat di DKI. Dia memulai karier dari bawah sampai wali kota dan bahkan sampai pada kepala badan di tingkat propinsi," kata Taufik.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.