TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto kembali menegaskan bahwa partainya tidak ingin ikut manuver elite terkait pencapresan menjelang Pilpres 2024. Sesuai instruksi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, kata Hasto, seluruh kader diminta bersabar menunggu titah ketua umum sembari turun ke bawah mendengar aspirasi rakyat.

"Sesuai dengan instruksi ibu ketua umum dan arahan beliau, PDI Perjuangan dan seluruh kader-kadernya memiliki kesabaran revolusioner dan lebih mengedepankan untuk turun ke bawah, menyatu dengan kekuatan rakyat. Itu syarat terpenting memenangkan pemilu yang akan datang. Jadi kita enggak usah buru-buru, tidak usah seperti dikejar-kejar peluru," ujar Hasto dalam pidato peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-77, Rabu, 17 Agustus 2022.

Kata Hasto, partainya menghormati partai lain yang sudah membentuk koalisi seperti Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan juga Gerindra-PKB.

"Itu kan strategi masing-masing, tapi kami punya strategi tersendiri," tuturnya.

Hasto kembali menegaskan, alasan partainya belum menentukan arah koalisi karena ingin menyerap aspirasi akar rumput terlebih dahulu.

"Seluruh kerjasama itu kan pada akhirnya mengerucut kepada siapa yang menjadi calon presiden dan calon wakil presiden, nah sementara bagi kami kan calon presiden dan wakil presiden itu yang memilih rakyat, sehingga turun ke rakyat itu menjadi skala prioritas. Setelah itu baru nanti akan bermuara pada kerjasama, PDIP akan ikut menentukan ke arah mana bandul kerjasama itu dikerucutkan," tuturnya.

Hasto sebelumnya menyebut ada sejumlah nama kader partainya yang layak menjadi capres. Di antaranya ada Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri Sosial Tri Rismaharani, hingga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

"Ketua DPR dengan pengalaman yang sangat luas, kemudian Bu Risma sebagai Mensos. kemudian Pak Ganjar sebagai Gubernur. Semua unjuk kinerja itu yang harus dilakukan oleh seluruh kader partai dari PDI Perjuangan," kata Hasto dalam Instagram resmi PDIP, Selasa, 9 Agustus 2022.

Namun, kata Hasto, keputusan berada di tangan Megawati Soekarnoputri. Kata dia, Megawati lah yang akan menilai kinerja kader-kader PDIP untuk kemudian dicalonkan menjadi pemimpin bangsa ke depan.

"Siapa yang berkerja dan mengangkat harkat martabat bangsa di situ rakyat akan memberikan apresiasi. Nah itulah yang nanti akan dinilai oleh Ibu Megawati," ujar Hasto.

Sementara itu, Megawati menyebut PDIP tidak ingin buru-buru menentukan capres tanpa pertimbangan matang. Toh, ujar dia, Pemilihan Presiden 2024 masih dua tahun lagi.

"Ya sabarlah sedikit. Kan masih lama, dua tahun lagi, ya boleh dong saya umpetin aja dulu. Saya sebagai ketua umum harus berhitung, dan perhitungan saya belum selesai," ujarnya di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Kamis, 23 Juni 2022.

Menghadapi Pemilu dan Pilpres 2024, sejumlah partai politik memang telah membentuk koalisi. Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Sementara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nasdem dan Partai Demokrat disebut akan membentuk koalisi.

Mereka membentuk koalisi karena harus memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. PDIP sejauh ini tak wajib membentuk koalisi untuk menghadapi Pilpres 2024 karena sudah memenuhi persyaratan itu.