Kemendagri Gandeng Mantan Napi Terorisme dalam Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih

Senin, 15 Agustus 2022 10:10 WIB

INFO NASIONAL - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian secara simbolis menyerahkan bendera merah putih kepada mantan narapidana terorisme (napiter) dalam Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih di Surabaya, Jawa Timur, Minggu, 14 Agustus 2022.

Dalam kegiatan ini, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Politik & PUM Kemendagri) melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

"Kami bersama BNPT melaksanakan kegiatan gerakan membagikan bendera dengan menggandeng Mitra Deradikalisasi, sebagai wujud nasionalisme,” ujar Dirjen Politik & PUM, Bahtiar.

Senada, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT Irjen Pol. Ibnu Suhendra, S.I.K, mengatakan bahwa pelibatan mitra deradikalisasi sebagai simbol rasa nasionalisme dan kembalinya ke NKRI.

Kegiatan Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih yang berlangsung selama bulan Agustus merupakan momentum dalam menjaga persatuan bangsa. Di tengah keberagaman yang dimiliki Indonesia, bendera merah putih merupakan simbol pemersatu bangsa.

Advertising
Advertising

Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih yang diinisiasi oleh Kemendagri, diadakan di seluruh wilayah Indonesia dan diharapkan dapat memupuk semangat kebangsaan masyarakat Indonesia. (*)

Berita terkait

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

2 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.

Baca Selengkapnya

Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

11 hari lalu

Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.

Baca Selengkapnya

Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

40 hari lalu

Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.

Baca Selengkapnya

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.

Baca Selengkapnya

Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.

Baca Selengkapnya

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.

Baca Selengkapnya

Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.

Baca Selengkapnya

Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

22 Januari 2024

Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

Ajakan mengimplementasikan nilai Pancasila ditegaskan kepada kader Pemuda Pancasila Banjernegara.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

15 Januari 2024

Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

Pernyataan Prabowo soal HGU yang kuasainya disampaikan tanpa terkesan ada yang salah dengan hal tersebut. Padahal Undang-Undang 1/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memandatkan hal yang berbeda.

Baca Selengkapnya