Dicopot dari Karo Provos Divpropam Polri, Berikut Profil Brigjen Benny Ali

Reporter

Tempo.co

Editor

Nurhadi

Kamis, 11 Agustus 2022 19:40 WIB

Brigjen Benny Ali. Dok.Polda Sumsel

TEMPO.CO, Jakarta - Brigjen Benny Ali dicopot dari Kepala Biro (Karo) Provos Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri buntut kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Saat ini ia dimutai menjadi perwira tinggi (pati) Pelayanan Markas (Yanma) Polri.

Peran Brigjen Benny Ali sempat disinggung pengacara keluarga Brigadir J, Kamarudin. Ia diketahui memaksa adik dari Brigadir J, Bripda LL, untuk menandatangani surat persetujuan permohonan autopsi.

Kamarudin menuturkan, Bripda LL mau menandatangani surat tersebut karena arahan langsung dari atasan yang berpangkat Brigadir Jenderal alias bintang satu. Selain itu, belakangan diketahui bahwa autopsi itu menyalahi prosedur karena telah dilakukan sebelum surat tersebut ditandatangani oleh keluarga.

Siapa Brigadir Benny Ali?

Brigadir Benny Ali lahir pada 27 September 1968 di Tanjung Karang, Bandar Lampung. Ia merupakan jebolan Akademi Polisi 1991 dan berpangalaman pada bidang lalu lintas (lantas).

Advertising
Advertising

Ia sempat mengisi beberapa jabatan di berbagai daerah. Awal mula karirnya ditempuh sebagai Kapolres Way Kanan, Polda Lampung.

Selain itu juga di Satlantas dengan menjabat sebagai Wadirlantas Polda Lampung pada 2010. Sebelum jabatannya dicopot, ia menduduki jabatan Kabag Yanduan Divpropam Polri pada tahun 2020.

Pada 2015, ia juga mengisi waktunya sebagai Dosen Utama STIK Lemdikpol. Baru akhir 2021, tepatnya sejak 25 Agustus, ia diamanahi menduduki jabatan Karo Provos Divpropam Polri.

Namun, jabatannya mesti turun ketika dirinya terseret kasus pembunuhan Brigadir J. Ia pun terlemper atau dimutasi menjadi perwira tinggi (pati) Pelayanan Markas (Yanma) Polri.

Yanma Polri merupakan tempat mutasi para polisi berkasus serta memiliki tugas untuk menyelenggarakan fungsi pembinaan dan pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Mabes Polri.

FATHUR RACHMAN

Baca juga: Kasus Brigadir J, Ini Daftar 3 Jenderal yang Diduga Ditahan dan Perannya

Berita terkait

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

12 jam lalu

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

13 jam lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

1 hari lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

1 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

2 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

2 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

3 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

3 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

3 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya