Moeldoko Ingatkan Lembaga Penyiaran Publik Suarakan Kinerja Pemerintah
Reporter
Fajar Pebrianto
Editor
Juli Hantoro
Kamis, 11 Agustus 2022 17:48 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengingatkan pimpinan dan tiga puluh kepala stasiun TVRI soal pentingnya Lembaga Penyiaran Publik (LPP) menyuarakan kinerja pemerintah. Mengingat ruang publik saat ini sangat riuh dengan pemberitaan berbagai krisis yang dihadapi Indonesia dan dunia, dari pangan, energi, dan keuangan.
Panglima TNI 2013-2015 ini menilai sekarang ruang publik dipenuhi oleh isu negatif, disinformasi, dan berita bohong. Isu dan disinformasi ini disebutnya terus menerus muncul dan berpotensi menggerus kepercayaan publik kepada pemerintah.
"Padahal program, kebijakan, dan capaian pemerintah sangat banyak. Sayangnya tidak terkomunikasikan dengan baik kepada publik," kata Moeldoko dalam keterangan tertulis usai acara editorial policy TVRI, di Jakarta, Kamis, 11 Agustus 2022.
Untuk itulah, Moeldoko menganggap perlu lebih banyak informasi tentang kinerja pemerintah sehingga bisa menutup peluang sekelompok orang yang terus mencekoki ruang publik dengan narasi pemerintah tidak pro rakyat. "Masyarakat jangan dibuat bingung. Mari kita isi ruang publik dengan narasi positif sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin kuat," kata dia.
Moeldoko menegaskan bahwa publik harus tahu bahwa pemerintah telah bekerja keras menjawab berbagai tantangan global. Ia mencontohkan, bagaimana kinerja pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.
Ia menyebut kondisi Indonesia masih relatif baik, dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2022 tumbuh 5,44 persen. "Begitu juga dengan inflasi yang masih terkendali di bawah 4 persen. Ini bentuk kerja keras pemerintah yang publik harus tahu," ujarnya.
Moeldoko juga membeberkan kerja pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga-harga komoditas. Salah satunya dengan menggelontorkan bantuan sosial dan memberikan subsidi terutama untuk BBM dan gas, yang nilainya lebih dari lima ratus triliun rupiah.
'Masyarakat harus diberi tahu, bahwa negara menanggung subsidi yang tidak sedikit. Ini semata-mata agar harga BBM dan gas tetap terjangkau," kata Moeldoko.
Baca juga: Moeldoko Sebut 3 Ujian Berat yang Tengah Dihadapi Indonesia, Apa Saja?