TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPR Puan Maharani turut menyoroti persoalan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya Pertalite yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurutnya, harus ada contingency plan atau rencana cadangan menghadapi penyaluran BBM bersubsidi. Puan mendorong agar program pembatasan pembelian BBM bersubsidi segera dilaksanakan.

"Agar tidak semakin memberatkan APBN, tapi juga tetap bisa digapai masyarakat menengah ke bawah, pembatasan pembelian BBM bersubsidi bisa menjadi solusi yang baik,” ujar Puan lewat keterangan tertulis, Kamis, 11 Agustus 2022.

Konsumsi Pertalite saat ini sudah mendekati batas kuota subsidi. Per Juli 2022, penyaluran BBM jenis Pertalite telah mencapai 16,8 juta kiloliter. Artinya, kuota BBM bersubsidi hanya tersisa 6,2 juta kiloliter dari total kuota yang dipatok tahun ini sebesar 23 juta kiloliter. Dengan jumlah tersebut, kuota Pertalite diperkirakan hanya bisa disalurkan hingga September 2022.

Menurut Puan, tingginya konsumsi Pertalite terjadi akibat BBM jenis premium ditiadakan. Untuk itu, kata Puan, contingency plan perlu dibarengi dengan penambahan anggaran subsidi BBM bagi rakyat yang memang sangat membutuhkan, sembari menyosialisasikan program subsidi tepat sasaran.

"Dengan begitu, subsidi dari pemerintah, termasuk alokasi tambahan anggarannya, betul-betul tepat sasaran diberikan kepada masyarakat yang berhak memperolehnya,” ujar Puan.

Politikus PDIP itu menyatakan, negara tidak boleh membiarkan masyarakat kelas menengah ke bawah terpaksa merogoh kantong lebih akibat kesulitan mendapatkan BBM. "Tentunya, ini akan memberatkan masyarakat kecil, terutama yang mata pencahariannya sangat bergantung pada BBM jenis Pertalite. Perlu ada langkah extra ordinary untuk mengatasi krisis Pertalite,” ujar Puan. "DPR berharap pemerintah bergerak cepat menyiapkan contingency plan saat kuota Pertalite benar-benar kritis."

Sebelumnya, pemerintah telah menaikkan subsidi dan kompensasi energi tahun ini menjadi sebesar Rp 502 triliun. Anggaran subsidi itu terdiri atas subsidi energi sebesar Rp 208,9 triliun; kompensasi energi Rp 234, 6 triliun; dan kurang bayar kompensasi energi 2021 sebesar Rp 108,4 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah meminta agar PT Pertamina (Persero) bisa mengendalikan volume penyaluran BBM bersubsidi. Dengan begitu, postur APBN bisa tetap terjaga.

"Tentu saya berharap Pertamina untuk betul-betul mengendalikan volumenya, jadi supaya APBN tidak terpukul," kata Sri Mulyani di Jakarta, Rabu, 10 Agustus 2022.

Baca juga: Fakta-fakta Subsidi BBM yang Membengkak, Konsekuensi di APBN 2023?

DEWI NURITA | ANTARA