Usai Kunjungi Xi Jinping, Jokowi Terbang ke Tokyo Temui PM Fumio Kishida
Reporter
M Julnis Firmansyah
Editor
Amirullah
Rabu, 27 Juli 2022 07:37 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi bertolak menuju Tokyo, Jepang, setelah pertemuannya dengan Presiden Cina Xi Jinping di Beijing selesai. Perjalanan Jokowi menuju Bandara Haneda, Tokyo dari Beijing itu ditempuh pada Rabu dini hari, 27 Juli 2022, dan memakan waktu tiga jam.
"Pesawat Garuda Indonesia GIA-1 yang membawa Presiden dan rombongan mendarat pada pukul 00.30 Waktu Setempat," bunyi siaran pers Istana Kepresidenan, Rabu, 27 Juli 2022.
Saat turun dari pesawat, Jokowi disambut oleh Wakil Menteri Luar Negeri Jepang Miyake Shingo, Dubes Jepang untuk RI Kanasugi Kenji dan istri, Dubes RI untuk Jepang Heri Akhmadi, Atase Pertahanan KBRI Tokyo, Kolonel Andi Nur Abadi, Dirjen/Asisten Menteri untuk Urusan Asia Tenggara dan Asia Barat Daya Kementerian Luar Negeri Jepang, Kano Takehiro.
"Presiden dan Ibu Iriana kemudian menuju hotel tempatnya menginap di Tokyo dan melanjutkan kunjungan kerjanya di pagi hari," bunyi siaran pers Istana. Jokowi akan bertemu PM Jepang Fumio Kishida.
Selama kunjungan ke Cina dan Jepang, Jokowi didampingi oleh sejumlah menterinya. Mereka antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.
Dalam pertemuan dengan Xi Jinping kemarin, Jokowi menyepakati tujuh hal. Salah satunya berkaitan dengan proyek infrastruktur global dari Cina bernama Belt and Road Initiative. "Pembaruan MoU Sinergi Poros Maritim Dunia dan Belt Road Initiative," demikian keterangan tertulis Istana.
Enam kesepakatan lain yang dihasilkan yaitu MoU kerja sama pengembangan dan penelitian vaksin dan genomika, MoU mengenai pembangunan hijau, dan pengaturan kerja sama kelautan. Berikutnya, protokol mengenai ekspor nanas Indonesia dan pengaturan kerja sama pertukaran informasi dan penegakan pelanggaran kepabeanan. Terakhir yaitu rencana aksi kerja sama pengembangan kapasitas keamanan siber dan teknologi.
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
