LSI: Kinerja Polri Dinilai Baik dalam Penanganan Narkoba, Koruptor, dan Kebebasan Beragama

Reporter

M. Faiz Zaki

Editor

Juli Hantoro

Minggu, 24 Juli 2022 16:50 WIB

Ilustrasi Polisi Indonesia. Getty Images

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan mengatakan, hasil survei lembaganya menunjukkan kinerja Polri baik dalam beberapa hal, dengan persentase di atas 50 persen. Hal itu ditunjukkan pada beberapa tindakan, seperti penanganan narkoba, koruptor, dan kebebasan beragama.

“Nilai positif, artinya baik, sangat baik, di atas 50 persen untuk kepolisian itu ada di soal penanganan koruptor, penanganan kejahatan jual-beli narkoba, kemudian perlindungan terhadap kebebasan warga untuk melaksanakan perintah atau ajaran agama mereka,” ujarnya dalam rilis yang ditayangkan melalui kanal Youtube Lembaga Survei Indonesia, Ahad, 24 Juli 2022.

Dalam hal perlindungan terhadap kebebasan warga untuk menjalankan perintah ajaran atau agamanya dalam survei LSI ini tercatat tingkat kepuasan sebesar 71 persen. Sebanyak 17 persen responden mengatakan kinerja Polri sangat baik dan 54 persen mengatakan baik.

Kemudian penanganan jual-beli narkoba sebesar 64 persen. Sebanyak 15 persen responden mengatakan sangat baik dan 49 persennya mengatakan baik.

Untuk penanganan koruptor sebanyak 52 persen mengatakan kinerja Polri positif. Dengan 10 persen responden mengatakan sangat baik dan 42 persen mengatakan baik.

Advertising
Advertising

Kemudian ada sejumlah kinerja lain yang masih menjadi catatan, karena masih menunjukan angka di bawah 50 persen.

“Yang di bawah 50 persen penilaian terhadap Polri itu membenahi kepolisian dari penyupan, kemandirian atau netralitas polisi, lalu kemandirian atau netralitas dari intervensi politisi, dan yang paling rendah adalah penilaian atau kinerja dalam menangani korupsi para polisi itu sendiri,” kata Djayadi.

Pembenahan kepolisian dari suap pihak tertentu tercatat di angka 46 persen, kemandirian atau netralitas dari suap atau tekanan kelompok masyarakat sebesar 45 persen. Lalu kemandirian atau netralitas polisi dari suap atau tekanan dari partai atau politisi sebesar 43 persen, serta korupsi dari kalangan internal sendiri dinilai positif responden hanya 40 persen.

“Isu-isu yang terkait dengan korupsi dan netralitas serta kemandirian Polri itu masih mendapatkan penilaian yang belum positif dari masyarakat pada awal Juli 2022,” ujar Djayadi.

Survei ini dilakukan pada periode 27 Juni – 5 Juli 2022. Metode yang digunakan adalah random digit dialing, yang mana teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak.

Ada 1.206 responden terpilih dengan margin of error surver kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Wawancara dilakukan kepada responden berumur 17 tahun ke atas atau yang sudah menikah dan memiliki telepon.

Baca juga: Survei LSI: 40 Persen Responden Menilai Pemberantasan Korupsi Buruk

Berita terkait

Polisi Ungkap Tempat Produksi Ganja Sintetis 'Pinaca' di Sentul, Bahan Baku Dibeli dari Cina Pakai Crypto

36 menit lalu

Polisi Ungkap Tempat Produksi Ganja Sintetis 'Pinaca' di Sentul, Bahan Baku Dibeli dari Cina Pakai Crypto

Polda Metro Jaya mengungkap laboratorium terselubung narkoba jenis cannabinoid/MDMB-4en-Pinaca atau ganja sintetis di Sentul, Bogor.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

2 jam lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

3 jam lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

4 jam lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

7 jam lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

8 jam lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya

Bahaya Konsumsi Paracetamol Sembarangan, Perlu Perhatikan Dosis yang Tepat

10 jam lalu

Bahaya Konsumsi Paracetamol Sembarangan, Perlu Perhatikan Dosis yang Tepat

Paracetamol tidak dapat dikonsumsi sembarangan karena memiliki efek dan bahaya bagi kesehatan. Perhatikan dosis yang disarankan.

Baca Selengkapnya

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

11 jam lalu

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

Jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar rekrutmen Bintara Polri meningkat

Baca Selengkapnya

30 Ribu Personel Polri akan Pindah ke IKN secara Bertahap hingga 2040

1 hari lalu

30 Ribu Personel Polri akan Pindah ke IKN secara Bertahap hingga 2040

Polri akan memindakan puluhan ribu anggotanya ke IKN dalam empat tahap hingga 2040

Baca Selengkapnya

Besok May Day atau Peringatan Hari Buruh, Polri dan Disnakertransgi DKI Siapkan Ini

2 hari lalu

Besok May Day atau Peringatan Hari Buruh, Polri dan Disnakertransgi DKI Siapkan Ini

Peringatan Hari Buruh atau May Day ini juga akan dilakukan serempak di seluruh Indonesia dengan melibatkan total ratusan ribu buruh.

Baca Selengkapnya