Komnas Perempuan Surati Partai Demokrat Soal Dugaan Pemerkosaan Oleh Kadernya

Reporter

M Rosseno Aji

Editor

Febriyan

Sabtu, 23 Juli 2022 19:15 WIB

Ilustrasi pemerkosaan. shutterstock.com

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Perempuan menyatakan telah menyurati Partai Demokrat perihal dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh salah satu kadernya. Surat itu berisi permintaan informasi dan klarifikasi ke partai berlambang mercy itu.

“Sudah dikirim surat permintaan informasi dan klarifikasi ke Partai Demokrat,” kata Komisioner Komnas Perempuan, Theresia Iswarini lewat pesan teks, Sabtu, 23 Juli 2022.

Rini mengatakan hingga sekarang pihaknya belum mendapatkan balasan dari Demokrat. Komnas Perempuan, kata dia, berharap Demokrat segera membalas surat itu.

Komnas mengirim surat bertanggal 15 Juli 2022 itu kepada Ketua Umum dan Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat. Dalam suratnya, Komnas menjelaskan bahwa dugaan pelecehan seksual itu diduga dilakukan oleh salah satu kader partai itu yang berinisial DK dan berstatus sebagai anggota DPR.

Komnas Perempuan menyatakan mendapatkan pengaduan dari korban. Berdasarkan cerita korban, Komnas menyatakan menemukan dugaan telah terjadi kekerasan seksual berupa pemerkosaan dan pelecehan seksual yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dengan memanfaatkan relasi kuasa atasan dan bawahan.

Advertising
Advertising

Dalam suratnya pula, Komnas Perempuan meminta informasi mengenai perkembangan penanganan dugaan itu di Dewan Kehormatan Partai Demokrat. Komnas menanyakan langkah lanjutan yang akan diambil oleh Demokrat dan rencana jangka panjang dari Demokrat untuk mencegah kekerasan seksual terjadi.

Kasus dugaan pemerkosaan ini sudah dilaporkan korban ke Bareskrim Mabes Polri. Korban yang merupakan mantan staf DK mengaku sempat diperkosa di sejumlah tempat di Jakarta, Semarang dan Lamongan. Pemerkosaan itu disebut terjadi pada 2018 lalu.

Tempo telah mencoba menghubungi sejumlah petinggi Partai Demokrat untuk mengkonfirmasi soal aduan Komnas Perempuan ini. Namun hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan dari para petinggi tersebut. Seorang petinggi yang menjawab pertanyaan Tempo bahkan menyatakan tak mau namanya dikutip sama sekali.

Berita terkait

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

26 menit lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

1 jam lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

5 jam lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya

Kasus Pembunuhan V dan E di Cirebon 2016, Mabes Polri Beri Arahan untuk Polda Jawa Barat

19 jam lalu

Kasus Pembunuhan V dan E di Cirebon 2016, Mabes Polri Beri Arahan untuk Polda Jawa Barat

Kasus pembunuhan sepasang kekasih VDA dan RR alias E di Cirebon kembali viral seiring kontroversi film Vina: Sebelum 7 Hari

Baca Selengkapnya

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

19 jam lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

20 jam lalu

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.

Baca Selengkapnya

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

20 jam lalu

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud yang jadi dasar penghitungan UKT.

Baca Selengkapnya

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

21 jam lalu

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR tidak mau ikut campur soal pemilihan anggota Pansel KPK karena itu ranah eksekutif.

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

22 jam lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Usia Pensiun Diperpanjang di Draf Revisi UU Polri, IPW: Lewat 60 Tahun, Fisik dan Mental Sudah Menurun

22 jam lalu

Usia Pensiun Diperpanjang di Draf Revisi UU Polri, IPW: Lewat 60 Tahun, Fisik dan Mental Sudah Menurun

Indonesia Police Watch menanggapi soal revisi UU Polri yang tengah bergulir di DPR.

Baca Selengkapnya