Soal Ruang Kerja Megawati Soekarnoputri di BRIN, Hasto: Beliau Mengedepankan Fungsi

Editor

Febriyan

Senin, 18 Juli 2022 07:39 WIB

Desain Ruang Dewan Pengarah BRIN di M.H Thamrin yang nilai renovasinya mencapai Rp6 miliar. Khusus ruang Kepala Dewan Pengarah BRIN Megawati Soekarnoputri, tersedia kamar tidur untuk beristirahat. Sumber Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretariat Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto angkat bicara soal ruang kerja Megawati Soekarnoputri di Kantor Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Menurut Hasto, Ketua Dewan Pengarah BRIN itu selalu mengedepankan fungsi dalam mendesain ruang kerja.

"Bagi Ibu Megawati, ruangan kerja untuk Beliau lebih mengedepankan fungsi. Di Sekolah Partai misalnya, kursi tamu untuk ruangan Ibu Mega didesain sederhana oleh Bu Risma, menggunakan pembungkus kain tenun dari NTT. Dengan desain tsb, ternyata Ibu Megawati sangat nyaman," ujar Hasto dalam keterangannya, Senin, 18 Juli 2022.

Menurut pengalamannya mendampingi Megawati di PDIP, Hasto mengatakan atasannya itu selalu mengedepankan berjalannya fungsi organisasi. Hal itu, menurut Hasto, tergambar saat Megawati menugaskannya mendesain Sekolah Partai di Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

"Maka Sekolah Partai termasuk ruangan Ibu Mega didesain dengan nyaman dan sederhana. Demikian halnya di kantor DPP PDI Perjuangan," ujar Hasto.

Ruang kerja Megawati di Gedung BRIN Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat itu sebelumnya viral di media sosial setelah desain renovasinya tersebar di media sosial. Dalam desain yang tersebar, nantinya renovasi yang memakan biaya hingga Rp 6,1 miliar itu bakal membuat ruang kerja Dewan Pengarah tampak mewah dan memilki kamar tidur.

Advertising
Advertising

Kepala Biro Komunikasi Publik Umum dan Kesekretariatan (BKPUK) BRIN, Driszal Friyantoni, membenarkan soal desain yang tersebar ke publik tersebut.

"Iya, tapi itu (kamar tidur) hanya untuk ketua saja," ujar Driszal saat dihubungi Tempo, Sabtu, 16 Juli 2022.

Ia menerangkan renovasi ruang kerja Dewan Pengarah BRIN memang perlu dilakukan. Sebab, selama ini Dewan Pengarah yang berjumlah 10 orang tidak memiliki ruang kerja sendiri.

Adapun 10 anggota Dewan Pengarah itu antara lain Megawati Soekarnoputri, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, Sudhamek Agoeng Waspodo Sunyoto, Emil Salim, I Gede Wenten, Bambang Kesowo, Adi Utarini, Marsudi Wahyu Kisworo, dan Tri Mumpuni.

"Yang khusus untuk Wanrah belum ada, kita baru menyediakan sementara ruangan di lantai 23 gedung Thamrin," kata Driszal.

Saat Tempo mengecek ke laman lpse.brin.go.id pada Sabtu, 16 Juli 2022, informasi mengenai tender renovasi ruang kerja Dewan Pengarah BRIN masih dapat diakses oleh publik. Dalam dokumen itu, pembukaan tender renovasi sudah dimulai sejak 27 Mei 2022.

"Metode Pengadaan: Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur," bunyi kutipan dalam salah satu kolom berkas tender tersebut.

Proyek ini bakal dibiayai dari APBN dengan nilai pagu paket Rp 6.109.000.000,00 dan nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Rp 6.063.492.327,00. Dalam tender itu, disebut ada 127 peserta yang mendaftar. Namun, laman itu tak menyebut dengan gamblang nama perusahaan yang mengikuti tender. Nama peserta hanya ditulis dengan angka saja.

Hingga hari ini, proses lelang tender pengerjaan ruang kerja Megawati Soekarnoputri di kantor BRIN tersebut sudah di tahap pengunduhan dokumen penawaran dari para peserta lelang. Penetapan pemenang lelang itu baru akan diumumkan pada tanggal 28 Juli 2022.

Berita terkait

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

25 menit lalu

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

Menkeu Sri Mulyani mengatakan Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia pada kuartal pertama tahun 2024 masih terjaga.

Baca Selengkapnya

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

1 jam lalu

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

Tim Prabowo-Gibran mengatakan gugatan PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap KPU RI tidak akan mempengaruhi pelantikan pemenang Pilpres

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Pertumbuhan Ekonomi Global Bakal Stagnan di 3,2 Persen, Bagaimana Dampaknya ke RI?

1 jam lalu

Sri Mulyani Sebut Pertumbuhan Ekonomi Global Bakal Stagnan di 3,2 Persen, Bagaimana Dampaknya ke RI?

Sri Mulyani menyebut perkiraan pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini bakal relatif stagnan dengan berbagai risiko dan tantangan yang berkembang.

Baca Selengkapnya

Diusung PDIP jadi Cagub DKI Jakarta, Basuki Hadimuljono: Saya Sudah 70 Tahun..

1 jam lalu

Diusung PDIP jadi Cagub DKI Jakarta, Basuki Hadimuljono: Saya Sudah 70 Tahun..

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku tidak mau masuk bursa Cagub DKI Jakarta karena sudah berusia 70 tahun.

Baca Selengkapnya

PSI Sebut Nama Jokowi Jadi Rebutan usai Tak Dianggap PDIP

3 jam lalu

PSI Sebut Nama Jokowi Jadi Rebutan usai Tak Dianggap PDIP

Ketua DPP PSI, Andre Vincent Wenas, mengatakan nama Presiden Jokowi menjadi rebutan di luar PDIP. PSI pun mengklaim partainya adalah partai Jokowi.

Baca Selengkapnya

BRIN Undang Periset dan Mahasiswa Ikut Platform Kolaborasi Biologi Struktur untuk Gali Potensi Keanekaragaman Hayati

4 jam lalu

BRIN Undang Periset dan Mahasiswa Ikut Platform Kolaborasi Biologi Struktur untuk Gali Potensi Keanekaragaman Hayati

BRIN terus berupaya menemukan metode yang paling baru, efektif, dan efisien dalam proses pemurnian protein.

Baca Selengkapnya

Teknologi Roket Semakin Pesat, Periset BRIN Ungkap Tantangan Pengembangannya

7 jam lalu

Teknologi Roket Semakin Pesat, Periset BRIN Ungkap Tantangan Pengembangannya

Sekarang ukuran roket juga tidak besar, tapi bisa mengangkut banyak satelit kecil.

Baca Selengkapnya

Penjelasan PDIP Minta MPR Tidak Lantik Prabowo-Gibran dalam Gugatannya ke PTUN

9 jam lalu

Penjelasan PDIP Minta MPR Tidak Lantik Prabowo-Gibran dalam Gugatannya ke PTUN

Sidang pemeriksaan pendahuluan gugatan PDIP terkait dugaan perbuatan melawan hukum oleh KPU telah gelar pukul 10.00 WIB, Kamis 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

22 jam lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan, gugatan PDIP salah alamat jika ingin membatalkan pelantikan kliennya

Baca Selengkapnya

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

22 jam lalu

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

PDIP sudah mengajukan gugatan ke PTUN sebelum MK menyampaikan putusan sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya