Survei Indopol Temukan Tren Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Menurun

Reporter

Dewi Nurita

Editor

Amirullah

Jumat, 15 Juli 2022 17:32 WIB

Presiden Joko Widodo (tengah) menerima ajakan berswafoto warga usai acara pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) perseorangan tahun 2022 di Jakarta, Rabu 13 Juli 2022. Presiden Joko Widodo memberikan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada 2.500 pelaku UMK dari Provinsi DKI Jakarta dan sekitarnya. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil survei Indopol Survey & Consulting menunjukkan tren kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi mengalami penurunan sebesar 6,51 persen dari 72,93 persen pada Januari 2022 menjadi 66,42 persen di Juni 2022.

Sebaran wilayah tingkat kepuasan kinerja Jokowi yang puas dan sangat puas merata di pedesaan dan perkotaan meskipun lebih banyak di wilayah pedesaan. Sementara untuk wilayah provinsi, tersebar di Jawa Tengah-DIY, Jawa Timur, Bali-NTT-NTB, Maluku-Papua dan Banten. Sementara yang menyatakan tidak puas di provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan wilayah Sumatera.

Direktur Eksekutif Indopol Survey and Consulting Ratno Sulistiyanto menilai, tren penurunan ini cukup janggal karena terjadi saat kondisi perekonomian sudah mulai pulih pasca pandemi.

"Wajar jika dipertanyakan mengapa persepsi ini muncul? Kami menilai, jelas bahwa ekonomi bukan faktor utama yang menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi," ujar Ratno.

Menurut Ratno, menurunya tingkat kepuasan publik akan kinerja Jokowi dipicu menurunnya kepercayaan terhadap penegakan hukum dan penyelenggaraan demokrasi.

Advertising
Advertising

Hasil survei Indopol menunjukkan tren kepuasan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia pada Juni 2022 turun sebesar 7,48 persen (dari 64,55 persen ke 57,07 persen) dibandingkan Januari 2022.

Tren kepuasan publik terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada Juni 2022 juga cenderung turun sebesar 5,69 persen (dari 70,0 persen ke 64,39 persen) dibandingkan Januari 2022.

Tingkat kepuasan publik tertinggi adalah dalam hal menjaga kerukunan hidup beragama (81,87 persen), pelayanan publik (74,80 persen), infrastruktur (74,31 persen), jaring pengaman sosial (71,30 persen), pengembangan UMKM (68,86 persen), penegakan hukum dan HAM (67,32 persen), penanganan kriminalitas (67,7 persen) dan ketersediaan BBM dan listrik (65,12 persen).

Sementara raport merah diberikan dalam hal pemulihan ekonomi pasca pandemi (61,22 persen), pemberantasan korupsi (53,74 persen), pembukaan lapangan kerja (52,28 persen) dan penanganan pengangguran dan kemiskinan (49,84 persen).

Survei Indopol ini dilakukan pada 24 Juni - 1 Juli 2022 dengan jumlah sampel sebanyak 1.230 responden per provinsi dan margin of error (MoE) +/- 2,8 persen. Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner. Metodologi yang digunakan adalah metode acak bertingkat (multistage random sampling) pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Ma'ruf Amin Sebut Prabowo Perlu Berupaya Lebih Keras Bikin Presidential Club

4 jam lalu

Ma'ruf Amin Sebut Prabowo Perlu Berupaya Lebih Keras Bikin Presidential Club

Wapres mengatakan presidential club ini bisa dalam bentuk konsultasi baik secara personal maupun informal, jika sulit diformalkan

Baca Selengkapnya

Jerry Sambuaga Dorong IEU-CEPA Selesai sebelum Jokowi Lengser dari Jabatan Presiden

4 jam lalu

Jerry Sambuaga Dorong IEU-CEPA Selesai sebelum Jokowi Lengser dari Jabatan Presiden

Jerry Sambuaga mengatakan baik Jerman maupun Indonesia memegang posisi penting di regional masing-masing.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan PPDS: Pendidikan Dokter Spesial Gratis, Dapat Gaji Lagi

4 jam lalu

Jokowi Resmikan PPDS: Pendidikan Dokter Spesial Gratis, Dapat Gaji Lagi

Kementerian Kesehatan membuka Program Pendidikan Dokter Spesialis atau PPDS berbasis rumah sakit pendidikan gratis.

Baca Selengkapnya

Terkini: Viral Cokelat Rp 1 Juta Kena Pajak Rp 9 Juta Ini Tanggapan Bea Cukai, Kata Jokowi soal Pabrik Sepatu Bata yang Tutup

6 jam lalu

Terkini: Viral Cokelat Rp 1 Juta Kena Pajak Rp 9 Juta Ini Tanggapan Bea Cukai, Kata Jokowi soal Pabrik Sepatu Bata yang Tutup

Bea Cukai menanggapi unggahan video Tiktok yang mengaku mengirim cokelat dari luar negeri senilai Rp 1 juta dan dikenakan bea masuk Rp 9 juta.

Baca Selengkapnya

Daftar 12 Laboratorium di Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi Hari Ini

7 jam lalu

Daftar 12 Laboratorium di Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi Hari Ini

Indonesia Digital Test House menjadi laboratorium uji perangkat digital terbesar di Asia Tenggara. Simak pesan peresmian Jokowi.

Baca Selengkapnya

Pabrik Bata di Purwakarta Ditutup, Ini Komentar dari Jokowi hingga Pj. Gubernur Jabar

7 jam lalu

Pabrik Bata di Purwakarta Ditutup, Ini Komentar dari Jokowi hingga Pj. Gubernur Jabar

Presiden Jokowi menilai tutupnya pabrik sepatu Bata karena pertimbangan efisiensi dan tidak menggambarkan kondisi perekonomian Indonesia.

Baca Selengkapnya

Kisah Srikandi PLN Mengendalikan Listrik saat Presiden Joko Widodo ke NTB

8 jam lalu

Kisah Srikandi PLN Mengendalikan Listrik saat Presiden Joko Widodo ke NTB

PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat (UIW NTB) dalam komitmennya mendukung pengarusutamaan gender.

Baca Selengkapnya

Jokowi Kesal Indonesia Banjir Impor Perangkat Teknologi: Kenapa Kita Diam?

8 jam lalu

Jokowi Kesal Indonesia Banjir Impor Perangkat Teknologi: Kenapa Kita Diam?

Jokowi mengatakan CEO dari perusahaan teknologi global, yakni Tim Cook dari Apple dan Satya Nadela dari Microsoft telah bertemu dengan dia di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pabrik Sepatu Bata Tutup, Jokowi Berkomentar hingga Asal-usul Nama Merek

9 jam lalu

Pabrik Sepatu Bata Tutup, Jokowi Berkomentar hingga Asal-usul Nama Merek

Pabrik sepatu Bata tutup, Jokowi memaklumi usaha selalu ada kondisi naik turun

Baca Selengkapnya

Respons Gerindra, Jokowi, dan Gibran soal Isu Tambah Kementerian di Kabinet Prabowo

10 jam lalu

Respons Gerindra, Jokowi, dan Gibran soal Isu Tambah Kementerian di Kabinet Prabowo

Isu penambahan kementerian di Kabinet Prabowo mendapat respons dari Presiden Jokowi, Gibran, dan Partai Gerinda. Apa katanya?

Baca Selengkapnya