Moeldoko Soal Food Estate Jokowi Terbengkalai: Ada yang Belum Tepat

Reporter

Fajar Pebrianto

Editor

Juli Hantoro

Kamis, 14 Juli 2022 14:05 WIB

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat menjelaskan kasus penipuan dengan modus mengatasnamakan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin di Kantor KSP, Jakarta Pusat, Rabu, 6 April 2022. TEMPO/M Julnis Firmansyah

Moeldoko lalu mengatakan food estate di Humbang Hasundutan adalah bagian dari kebijakan ekstensifikasi lahan oleh pemerintah. "Bagaimana negara menyiapkan lahan-lahan baru, karena data BPS (Badan Pusat Statistik), terjadi penyusutan lahan baku yang cukup signifikan," ujarnya.

Di sisi yang lain, negara juga dihadapkan denga isu tentang keamanan pangan atau food security. Maka, kata dia, Jokowi memerintahkan untuk mencari alternatif lahan-lahan baru yang idle atau menganggur. "Di antaranya di situ (Humbang Hasundutan)," kata dia.

Moeldoko pun menyebut sasaran dari semua food estate adalah tumbuhan endemik yang cocok di tanam di kawasan tersebut. "Kemarin di antaranya bawang putih, cukup memadai di sana," kata dia.

Lantas berbagai infrastruktur terbangkalai, seperti laporan Koran Tempo. Moeldoko mengakui secara spesifik belum pernah melihat kondisi riil di food estate Humbang Hasundutan tersebut. "Tetapi saya bisa membayangkan seperti yang terjadi di Palangkaraya (Kalimantan Tengah) atau apa itu, di Kalimantan Selatan memang persoalan alam yang seperti itu, itu cukup sulit untuk diatasi," kata dia.

Kalimantan Tengah juga jadi lokasi food estate Jokowi, tepatnya di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau. Proyek yang dimulai Juni 2022 ini punya target komoditas padi. "Apa persoalan di Kalimantan Tengah itu? yaitu kondisi lahan yang flat (datar), yang tidak ada elevasi," kata dia.

"Sehingga kalau sungai besar ini naik, menggenangi, kita benahi lagi, perbaiki lagi, pH udah naik, tahu-tahu airnya meningkat lagi, keisi lagi," kata Moeldoko.

Persoalan yang disinggung Mantan Panglima TNI ini pernah terjadi awal 2021 lalu. Saat itu, proyek food estate di Kecamatan Dadahup, Kapuas, terendam banjir karena lokasi lahan berada di areal pasang surut. Selain itu, lahan yang diproyeksikan menjadi lumbung pangan nasional tersebut juga mengalami kerusakan seluas 88,8 hektare, tepatnya di Desa Tahai Jaya.

"Ini persoalan yang memang alam yang cukup sulit untuk diatasi. Itu saya pikir memang biasa begitulah menghadapi hal-hal yang baru mesti ada sesuatu yang secara alamiah mesti kita hadapi," kata dia.

Baca juga: Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan Kunjungi Food Estate di Kalimantan Tengah

Berita terkait

Korupsi BTS Kominfo, Eks Anggota BPK Achsanul Qosasi Dituntut 5 Tahun Penjara

7 jam lalu

Korupsi BTS Kominfo, Eks Anggota BPK Achsanul Qosasi Dituntut 5 Tahun Penjara

JPU Kejagung menuntut eks Anggota III BPK Achsanul Qosasi dihukum lima tahun penjara dan denda Rp 500 juta.

Baca Selengkapnya

Syahrul Yasin Limpo Irit Bicara Usai Diperiksa soal Auditor BPK Minta Rp12 Miliar Demi Opini WTP

4 hari lalu

Syahrul Yasin Limpo Irit Bicara Usai Diperiksa soal Auditor BPK Minta Rp12 Miliar Demi Opini WTP

BPK meminta keterangan Syahrul Yasin Limpo berkaitan kesaksian anak buahnya soal ada auditor BPK meminta uang agar Kementan dapat opini WTP

Baca Selengkapnya

Suap demi Predikat WTP dari BPK

5 hari lalu

Suap demi Predikat WTP dari BPK

Suap demi mendapatkan predikat WTP dari BPK masih terus terjadi. Praktik lancung itu dinilai terjadi karena kewenangan besar milik BPK.

Baca Selengkapnya

Kolega Achsanul Qosasi Mengaku Tak Tahu Soal Sandi Garuda dalam Korupsi BTS Kominfo

6 hari lalu

Kolega Achsanul Qosasi Mengaku Tak Tahu Soal Sandi Garuda dalam Korupsi BTS Kominfo

Sadikin Rusli mengaku tidak mengetahui kode 'Garuda' digunakan untuk Mantan Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera dalam korupsi BTS Kominfo.

Baca Selengkapnya

Sidang Korupsi BTS: Ada Usaha BLU Kominfo Hilangkan 17 Temuan BPK

7 hari lalu

Sidang Korupsi BTS: Ada Usaha BLU Kominfo Hilangkan 17 Temuan BPK

Pertemuan itu terjadi di ruang kerja Achsanul Qosasi di Kantor BPK.

Baca Selengkapnya

Achsanul Qosasi Sewa Rumah di Kemang untuk Simpan Uang Suap Rp 40 Miliar Kasus BTS

7 hari lalu

Achsanul Qosasi Sewa Rumah di Kemang untuk Simpan Uang Suap Rp 40 Miliar Kasus BTS

Mantan anggota BPK Achsanul Qosasi mengaku menyewa rumah di Kemang khusus untuk menyimpan uang suap Rp 40 miliar kasus BTS.

Baca Selengkapnya

Auditor BPK Disebut Minta Rp 12 Miliar untuk Menerbitkan WTP Kementerian Pertanian era Syahrul Yasin Limpo

12 hari lalu

Auditor BPK Disebut Minta Rp 12 Miliar untuk Menerbitkan WTP Kementerian Pertanian era Syahrul Yasin Limpo

Permintaan itu agar Kementerian Pertanian mendapat predikat WTP dari BPK karena ada kejanggalan anggaran proyek food estate era Syahrul Yasin Limpo.

Baca Selengkapnya

Kabupaten Batanghari Raih Predikat WTP Ke-9

13 hari lalu

Kabupaten Batanghari Raih Predikat WTP Ke-9

Kabupaten Batanghari raih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-9, di Auditorium Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jambi, pada Selasa, 7 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Saksi Akui Diminta Sewa Pesawat Rp 1,4 Miliar untuk Kunjungan Kerja Syahrul Yasin Limpo ke Maluku dan Anggarkan Beli 12 Sapi Kurban

13 hari lalu

Saksi Akui Diminta Sewa Pesawat Rp 1,4 Miliar untuk Kunjungan Kerja Syahrul Yasin Limpo ke Maluku dan Anggarkan Beli 12 Sapi Kurban

Hermanto diminta untuk menyediakan uang di luar anggaran Kementerian Pertanian untuk membeli sapi kurban buat Syahrul Yasin Limpo.

Baca Selengkapnya

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

21 hari lalu

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

Manajemen BRIN angkat bicara soal adanya perintah pengosongan rumah dinas di Puspitek, Serpong, Tangerang Selatan.

Baca Selengkapnya