TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto menyatakan belum menerima surat presiden terkait nama pengganti Komisioner KPK yang mengundurkan diri, Lili Pintauli Siregar. Dia menyatakan DPR tak akan meminta Presiden Jokowi untuk segera mengirimkan nama tersebut karena posisi Lili bisa digantikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) dalam sisa waktu setahun ke depan.

"Sampai hari ini, kami belum menerima surat itu. Belum ada di tangan kami," ujar pria yang akrab disapa Bambang Pacul itu, Selasa, 12 Juli 2022.

Kata Pacul, DPR tidak ingin mengejar-ngejar presiden untuk segera mengeluarkan surpres dalam hal ini. Dia menilai Presiden Jokowi dapat menunjuk Pelaksana Tugas (Plt.) Wakil Ketua KPK sambil menunggu proses di DPR.

"Kan ini tinggal setahun, ngapain diburu-buru. Kami tidak akan mengejar-ngejar presiden untuk segera mengeluarkan supres, presiden tentu juga punya skala prioritas. Kalau setahun, tapi Ketua KPK atau Dirdik, itu baru permasalahan, jangan Plt. Kalau wakil kan bisa Plt selagi menunggu surpres," ujar Bambang.

Ketua Dewan Pengawas (Dewas) KPK Tumpak Hatorangan mengatakan surat pengunduran diri Lili diajukan sejak 30 Juni 2022. Lalu Presiden Jokowi menerbitkan Surat Keputusan Presiden Nomor 71/P/ 2022 tertanggal 11 Juli terkait pemberhentian Lili.

Dalam Pasal 33 UU KPK dijelaskan apabila terjadi kekosongan karena Pimpinan KPK berhenti atau diberhentikan, maka Presiden mengajukan penggantinya ke DPR. Calon tersebut dipilih dari calon pimpinan KPK yang tidak lolos seleksi di DPR.

Lili Pintauli Siregar mundur dari posisinya ditengah upaya Dewas KPK menggelar sidang kode etik terhadapnya. Lili diduga menerima gratifikasi dari PT Pertamina (Persero) saat menonton balapan MotoGP Mandalika Maret lalu. Lili dan keluarganya disebut menerima tiket dan akomodasi penginapan di sebuah hotel mewah secara gratis dari perusahaan minyak negara tersebut.