TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi menggelar rapat bersama Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi hingga Menteri Agraria Hadi Tjahjanto pada hari ini, Senin 11 Juli 2022. Dalam rapat tersebut, pemerintah sepakat membentuk tim untuk menyelesaikan masalah tanah di Sumatera Utara.

"Memang konflik lahan dan pertanahan yang terbesar di Indonesia ini, di Sumatera Utara," kata Edy saat ditemui usai rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 11 Juli 2022.

Edy menyatakan salah satu hal yang menjadi sorotan adalah soal tanah menganggur yang diduduki masyarakat. Lokasi lahannya bermacam-macam, dari lahan perkebunan, tanah untuk TNI Angkatan Udara, tanah di daerah Polonia, hingga tanah eks Hak Guna Usaha (HGU).

Edy mencontohkan kasus tanah milik perusahaan yang menganggur, lalu digarap masyarakat untuk bertani dengan alasan kondisi perekonomian sedang terganggu.

Pemerintah lalu ingin memberikan kepastian hukum agar pemanfaatannya jelas untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk mafia tanah. Jika memang ada tanah yang memang dimiliki masyarakat, menurut dia, maka pemerintah ingin memastikan sertifikat kepemilikannya agar bisa dimanfaatkan.

Tapi untuk urusan mafia tanah, eks Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) ini menyerahkan hal itu ke pihak berwajib. Walau begitu, Ia menyebut praktik yang dilakukan sudah diketahui.

"Pasti anda sudah tahu, (mereka) berusaha memakai rakyat untuk memiliki lahan-lahan itu, tapi hak itu kan harus dibuktikan, ditemukan, sehingga bisa diselesaikan," kata dia.

Untuk itu, Edy menyebut Menteri Agraria Hadi Tjahjanto sedang mempelajari masalah tersebut. Hadi juga disebut akan langsung berangkat ke Sumatera Utara untuk memastikan kondisi tanah di sana pada hari ini.

Hadi sendiri tak bersedia menerima pertanyaan soal hasil rapat tentang tanah ini. "Nanti ada yang berwenang yang menjelaskan," kata Mantan Panglima TNI itu.

Edy Rahmayadi menyebut tugas lebih lanjut dari tim akan dibahas di tingkat kementerian, termasuk siapa saja nama yang akan mengisi tim tersebut. Nama-nama itu, kata dia, akan diputuskan oleh Presiden Jokowi.

"Nanti diputuskan oleh kepresidenan, saya hanya melaporkan kondisi riil," kata dia.