TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umun (KPU) meminta bantuan penguatan jaringan internet ke Kementerian Komunikasi dan Informatika agar pengiriman hasil rekapitulasi suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilu Serentak 2024 lebih cepat. Sehingga, semakin ada transparansi hasil pemilu dan semua masyarakat bisa mengakses informasi seputar pemilu di tingkat TPS tersebut.

"Bahasa awamnya, sinyal," kata Ketua KPU Hasyim Asy'ari usai rombongannya bertemu Menteri Komunikasi Johnny G. Plate di Kantor Kementerian Komunikasi, Jakarta, Rabu, 7 Juli 2022.

KPU meminta bantuan karena mereka sebenarnya telah memiliki titik koordinat lokasi TPS berada. Pemetaan titik TPS ini sudah dilakukan sejak Pilkada 2018, Pemilu 2019, hingga berlanjut di Pemilu 2024 yang berlangsung Februari 2024 nanti.

Selain itu, penguatan jaringan juga diperlukan KPU karena mereka saat ini telah menjalankan berbagai aplikasi pemilu, contohnya Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). "Karena salah satu misi KPU yaitu memberikan pelayanan kepemiluan dengan teknologi informasi," kata Hasyim.

Johnny menyebut kementerian akan memberikan bantuan yang diminta. Dari dukungan infrastruktur hulu sampai hilir, seperti pusat data. Di hilir, Kominfo juga akan membantu KPU merawat aplikasi yang digunakan dari serangan siber.

Kominfo akan memberikan kapasitas yang cukup untuk kebutuhan pusat data dan aplikasi yang digunakan agar bisa efisien. Berikutnya, masalah TPS juga mereka diskusikan karena ada tambahan jumlah penduduk dan pemekaran wilayah yang menyebabkan tambahan daerah pemilihan.

Berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, Sekretaris Jenderal Partai NasDem ini menyebut ketersediaan jaringan dibutuhkan seiring dengan kecepatan pencoblosan dan penambahan TPS tersebut. "Kami koordinasi, jadi KPU bisa bertugas dengan lancar," kata dia.

Dikonfirmasi soal serangan siber, Hasyim menyinggung penyebaran fitnah dan hoaks sebagai bentuk kekerasan verbal saat Pemilu berlangsung. Ia menyerahkan urusan tersebut kepada Kominfo untuk menangkal masalah tersebut. "Karena membuat disinformasi, masyarakat jadi bingung, sesungguhnya informasi yang benar yang mana," kata dia.

Johnny mengatakan kementerian memang sudah punya tugas menjaga ruang digital setiap saat, tak hanya saat Pemilu. Untuk itu, Ia menyebut kementerian sudah menambah perlengkapan seperti cyber drone dan menyiapkan tim respons.

Terkait serangan siber, Johnny menyebut sudah ada koordinasi lintas kementerian lembaga untuk membentuk tim respons bernama Computer Security Incident Response Team (CSIRT). "Tim ini akan merespons semua serangan siber, tapi terhadap penyerang, unethical hackers, kami beri himbauan, tak ada gunanya itu," kata Johnny.

Baca: Peluang Berkoalisi dengan PKB dan Gerindra, PKS: Masih Panjang Ceritanya