Nama Mardani H Maming Muncul di BAP Henry Soetio, Disebut Terima Uang Rp 2 Miliar Sebelum Jadi Bupati

Senin, 4 Juli 2022 08:51 WIB

Mantan Bupati Tanah Bumbu juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDIP Kalimantan Selatan, Mardani H Maming, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan hingga 11 jam, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 2 Juni 2022. Mardani H. Maming, diperiksa untuk dimintai keterangan dalam penyelidikan kasus tindak pidana korupsi pengalihan Izin Usaha Tambang (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, diduga terdapat aliran dana dari PT PCN kepada PT Permata Abadi Raya (PAR) dan PT Trans Surya Perkasa (TSP), dua perusahaan yang terafiliasi dengan PT Batulicin 69, sebesar Rp 89 miliar. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Banjarmasin - Direktur Utama PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN), Henry Soetio, mengaku pernah menyetorkan uang Rp 2 miliar memalui tim sukses Mardani H Maming saat Pilkada Tanah Bumbu. Uang itu bentuk dukungan Henry kepada Mardani yang telah ia kenal sebelum kontestasi Pilkada Tanah Bumbu 2010.

“Saya pernah membantu Mardani H Maming pada saat pencalonan Bupati Tanah Bumbu melalui tim suksesnya dengan memberikan sumbangan sebesar Rp 2 miliar,” kata Henry Soetio dinukil dari berita acara pemeriksaan yang diperoleh Tempo, Minggu 3 Juli 2022.

BAP Henry Soetio telah dibacakan saat pemeriksaan saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin pada Senin, 25 April 2022 atas terdakwa Eks Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu, Dwidjono Putrohadi Sutopo. Henry Soetio telah meninggal dunia pada Juli 2021. Posisi Henry sebagai Dirut PCN digantikan oleh adik kandungnya, Christian Soetio.

Dalam BAP tersebut, Henry mengaku telah mengenal Mardani sejak tahun 2008. “Saat itu Mardani H Maming sebagai calo pedagang batu bara,” kata Henry Soetio.

Setelah Mardani sukses menduduki Bupati Tanah Bumbu pada 2010, Henry kembali menjalin hubungan yang harmonis dengannya sebagai mitra bisnis.

Tempo mencoba mengonfirmasi keterangan Henry Soetio ini kepada pihak Mardani. Namun dua nomor telepon seluler yang biasa digunakan Mardani tidak aktif.

Advertising
Advertising

Dwidjono yang merupakan mantan anak buah Mardani sendiri telah divonis pidana 2 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider empat bulan kurungan. Dia dinyatakan majelis hakim terbukti bersalah karena mengeluarkan rekomendasi pengalihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari PT Bangun Karya Pratama Lestari ke PT PCN.

Putusan ini di bawah tuntutan JPU yang menuntut Dwidjono pidana penjara 5 tahun dan denda Rp 1,3 miliar subsider satu tahun kurungan. JPU mengajukan banding atas vonis tersebut. Dalam keputusannya, hakim menyatakan bahwa tindakan Dwidjono mengeluarkan rekomendasi tersebut atas perintah dari Mardani yang juga merupakan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).

Kuasa hukum Dwidjono, Lucky Omega Hasan, membenarkan isi dari BAP Henry Soetio yang diperoleh Tempo. “Iya sesuai,” ujar Lucky.

Selanjutnya, kesaksian Henry lainnya

Berita terkait

Kata Ketum Muhammadiyah Soal Gugatan PDIP di PTUN

1 jam lalu

Kata Ketum Muhammadiyah Soal Gugatan PDIP di PTUN

Apa kata Ketum Muhammadiyah soal gugatan PDIP di PTUN?

Baca Selengkapnya

Halalbihalal di PBNU, Gus Yahya: Kehadiran Prabowo-Gibran Ada Konteks Khusus

5 jam lalu

Halalbihalal di PBNU, Gus Yahya: Kehadiran Prabowo-Gibran Ada Konteks Khusus

Ketua PBNU mengatakan kehadiran Prabowo dan Gibran ada konteks khusus.

Baca Selengkapnya

Prabowo Mengaku Disiapkan Jokowi dengan Matang untuk Jadi Presiden

5 jam lalu

Prabowo Mengaku Disiapkan Jokowi dengan Matang untuk Jadi Presiden

Prabowo mengungkapkan hal itu di acara PBNU.

Baca Selengkapnya

PBNU Pastikan Kerja Sama dengan Pemerintah Prabowo-Gibran, Yahya Staquf: Ini Soal Politik

6 jam lalu

PBNU Pastikan Kerja Sama dengan Pemerintah Prabowo-Gibran, Yahya Staquf: Ini Soal Politik

Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, memastikan, PBNU akan bekerja sama dengan pemerintah Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Berkas Kasus Firli Bahuri Mandek di Polda Metro, Penyidik Tak Kunjung Penuhi Permintaan Jaksa Penuntut Umum

7 jam lalu

Berkas Kasus Firli Bahuri Mandek di Polda Metro, Penyidik Tak Kunjung Penuhi Permintaan Jaksa Penuntut Umum

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta merasa tak ada kedala menangani kasus dugaan pemerasan oleh eks Ketua KPK Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya

Prabowo Tiba di Kantor PBNU, Karpet Merah Digelar

9 jam lalu

Prabowo Tiba di Kantor PBNU, Karpet Merah Digelar

Prabowo disambut oleh Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf dan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.

Baca Selengkapnya

Gibran Tiba di PBNU, Disambut Yahya Cholil dengan Karpet Merah

9 jam lalu

Gibran Tiba di PBNU, Disambut Yahya Cholil dengan Karpet Merah

Gibran lalu disambut Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf dan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.

Baca Selengkapnya

Eks Penyidik KPK Heran Nurul Ghufron Tak Paham Soal Trading In Influence Karena Minta Kerabatnya Dimutasi

9 jam lalu

Eks Penyidik KPK Heran Nurul Ghufron Tak Paham Soal Trading In Influence Karena Minta Kerabatnya Dimutasi

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pernah meminta Kementan untuk memutasi kerabat atau keluarganya dari Jakarta ke Malang. Bakal jalani sidang etik.

Baca Selengkapnya

Menteri hingga Panglima TNI Dijadwalkan Hadir di Halalbihalal PBNU

10 jam lalu

Menteri hingga Panglima TNI Dijadwalkan Hadir di Halalbihalal PBNU

Halalbihalal PBNU juga akan dihadiri duta besar negara sahabat.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Gugat ke PTUN, Dewas KPK Tetap Gelar Sidang Etik dan Anggap Kasusnya Tidak Kedaluwarsa

11 jam lalu

Nurul Ghufron Gugat ke PTUN, Dewas KPK Tetap Gelar Sidang Etik dan Anggap Kasusnya Tidak Kedaluwarsa

Dewas KPK tetap akan menggelar sidang etik terhadap Wakil Ketua Nurul Ghufron, kendati ada gugatan ke PTUN.

Baca Selengkapnya