Wacana Legalisasi Ganja untuk Medis, DPR: Harus Dilakukan Kajian Komprehensif

Reporter

Antara

Rabu, 29 Juni 2022 13:14 WIB

Ilustrasi ganja. REUTERS/Blair Gable

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menilai wacana legalisasi ganja untuk medis harus disikapi dengan hati-hati. Menurutnya, perlu kajian yang komprehensif dengan melibatkan para pakar.

"Kita harus berhati-hati menyikapi wacana ini, bukan latah. Artinya sebelum ganja medis dilegalkan, terlebih dahulu dilakukan kajian komprehensif yang libatkan segala unsur terkait, khususnya para medis dan psikolog," kata Rahmad Handoyo dalam keterangannya Rabu 29 Juni 2022

Kalau pada akhirnya penggunaan ganja untuk pengobatan dilegalkan, menurut dia, itu bukan karena latah ikuti tren dunia, melainkan benar-benar berdasarkan kajian yang komprehensif.

Menurut dia, masukan tersebut terutama dari dunia medis, yaitu apakah tidak ada obat medis di luar pemanfaatan ganja untuk penyakit tertentu apabila tidak ada kemungkinan opsi medis masuk akal.

"Namun, apabila ada obat medis khasiatnya sama atau lebih baik dari ganja, kenapa harus memaksakan dengan ganja?" ujarnya.

Setelah ada kajian yang menyatakan bahwa ganja benar-benar aman untuk kepentingan medis, harus ada pengawasan yang sangat ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan.

Namun, menurut dia, sampai saat ini penggunaan ganja untuk kepentingan medis, undang-undang masih melarang sehingga semua pihak harus menghormati aturan tersebut.

"Saat ini amanat rakyat yang tertuang dalam undang-undang masih melarang penggunaan ganja medis. Tentu saja kita semua harus menghormati aturan tersebut," katanya.

Jangan sampai setelah penggunaan ganja untuk medis dilegalkan, kata Rahmad, penanaman dan penjualan ganja jadi makin marak seperti yang terjadi di banyak negara saat ini.

Ia juga mengingatkan pernyataan terbaru Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Narkoba dan Kejahatan (UNODC) yang melaporkan bahwa banyak orang yang memiliki gangguan mental depresi hingga bunuh diri akibat konsumsi ganja di dunia yang makin meningkat.

"Kondisi itu harus menjadi perhatian bersama, jangan hanya terbuai nilai ekonomi, lalu terjadi kemunduran generasi," katanya.

Baca: Tindaklanjuti Usulan Legalisasi Ganja untuk Medis, DPR Segera Gelar RDP

Berita terkait

RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, DPR Sebut Jumlah Kursi Menteri Bisa Bertambah atau Berkurang

5 jam lalu

RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, DPR Sebut Jumlah Kursi Menteri Bisa Bertambah atau Berkurang

Politikus PDIP mengingatkan agar penambahan nomenklatur kementerian tidak sekadar untuk mengakomodasi kepentingan politik.

Baca Selengkapnya

Riza Patria Minta Maaf Kursi DPR Gerindra Berkurang Lima di Jakarta

5 jam lalu

Riza Patria Minta Maaf Kursi DPR Gerindra Berkurang Lima di Jakarta

Kursi anggota DPR Gerindra Jakarta berkurang dari 19 menjadi 14 kursi.

Baca Selengkapnya

KPU: Anggota DPR, DPRD dan DPD Terpilih Harus Mundur Jika Maju Pilkada 2024

23 jam lalu

KPU: Anggota DPR, DPRD dan DPD Terpilih Harus Mundur Jika Maju Pilkada 2024

KPU menjelaskan mengenai ketentuan anggota dewan yang ingin ikut pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

2 hari lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024. Berikut tahapan dan jadwal lengkap Pilkada serentak 2024

Baca Selengkapnya

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap Berlangsung pada November

2 hari lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap Berlangsung pada November

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Minta Pemerintah Benahi Pengawasan dan Sistem Distribusi KIP Kuliah

2 hari lalu

Anggota DPR Minta Pemerintah Benahi Pengawasan dan Sistem Distribusi KIP Kuliah

Sejumlah penerima KIP Kuliah sebelumnya ramai dibicarakan karena sudah dinilai tak layak menerima.

Baca Selengkapnya

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

2 hari lalu

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

Pengesahan RUU Penyadapan mandek meskipun sudah masuk dalam Prolegnas 2015-2019.

Baca Selengkapnya

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

3 hari lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

3 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

4 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya