JK Cerita Pesan ke Anies Baswedan untuk Tak Kampanye Kemana-mana

Reporter

Dewi Nurita

Editor

Amirullah

Minggu, 26 Juni 2022 07:30 WIB

Gubernur Anies Baswedan bersama Ketua DMI Pusat Jusuf Kalla dalam acara pelantikan ketua dan pengurus DMI wilayah Jakarta di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, pada Rabu, 17 Maret 2021. Dok: Humas Pemprov DKI

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla atau JK menceritakan kedekatannya dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sebab kedekatan tersebut, JK kerap memberi kritik dan saran kepada Anies.

"Ya kami dekat, karena pernah menjadi menteri (di masa pemerintahan Jokowi-JK), sama-sama HMI walaupun saya jauh lebih senior. Waktu di Universitas Paramadina, dia rektor dan saya dewan pembina," ujar JK dalam wawancara dengan Tim Majalah Tempo di kediamannya, bilangan Brawijaya, Jumat, 25 Juni 2022.

JK juga mengaku kerap memberikan masukan kepada Anies sebagai gubernur, terutama di tahun terakhir pemerintahannya ini.

"Saya bilang, kalau orang ingin dinilai di republik ini, itu dinilai bagaimana kerjaannya selama menjabat. Jadi bukan berpidato, kampanye kemana-mana, tetapi sebagai gubernur you buat apa?" ujar Jusuf Kalla.

Menurut JK, Anies mendengar berbagai masukan darinya dan belakangan sudah terlihat fokus menunjukkan berbagai hasil kinerjanya.

Advertising
Advertising

"Harus begitu. Jangan pergi pidato, belum waktunya kampanye. Tunjukkan dulu Anda bisa bikin apa?" ujar dia.

Di luar itu, Jusuf Kalla mengaku tidak ikut campur urusan Anies soal calon presiden atau bagaiamana cara mendapat tiket Pilpres 2024. "Dia tahu sendiri lah kalau itu," ujar dia sambil tertawa.

Dengan elektabilitas Anies yang berada di peringkat tiga teratas di sejumlah lembaga survei, JK menilai terbuka peluang bagi Anies dilirik partai-partai untuk diusung menjadi calon presiden. Sejauh ini, ada Partai NasDem yang sudah terang-terangan merekomendasikan Anies sebagai salah satu bakal calon presiden di Pilpres 2024.

"Sekarang ini kan ada yang punya partai, tapi tidak punya elektabilitas. Ada yang punya elektabilitas, tapi tidak punya partai. Bagaimana menggabungkan itu? Ini bukan pekerjaan mudah, karena itu tiap hari ada pertemuan-pertemuan. Jadi harus ada gabungan partai dengan calon yang memiliki elektabilitas," ujar JK.

DEWI NURITA | HUSSEIN ABRI

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Pakar Ulas Sengketa Pilpres: MK Seharusnya Tidak Berhukum secara Kaku

19 jam lalu

Pakar Ulas Sengketa Pilpres: MK Seharusnya Tidak Berhukum secara Kaku

Ahli Konstitusi UII Yogyakarta, Ni'matul Huda, menilai putusan MK mengenai sengketa pilpres dihasilkan dari pendekatan formal legalistik yang kaku.

Baca Selengkapnya

Menang Telak di Aceh saat Pilpres 2024, Anies: Terima Kasih Orang-orang Pemberani

1 hari lalu

Menang Telak di Aceh saat Pilpres 2024, Anies: Terima Kasih Orang-orang Pemberani

Anies Baswedan mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Aceh karena telah memberi dukungan di Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

CekFakta #258 Energi Positif yang Palsu selama Pilpres 2024

1 hari lalu

CekFakta #258 Energi Positif yang Palsu selama Pilpres 2024

Toxic Positivity; Energi Positif yang Palsu selama Pilpres 2024

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Disebut Berencana Hidupkan Kembali Acara Desak Anies

1 hari lalu

Anies Baswedan Disebut Berencana Hidupkan Kembali Acara Desak Anies

Anies Baswedan akan tetap berkegiatan mengunjungi masyarakat meski Pilpres telah usai.

Baca Selengkapnya

Anies-Muhaimin ke Aceh Meski Timnas Amin Sudah Bubar, Ada Apa?

2 hari lalu

Anies-Muhaimin ke Aceh Meski Timnas Amin Sudah Bubar, Ada Apa?

Anies-Muhamin dikabarkan menuju ke Aceh untuk mengikut agenda bersama meski Timnas Amin sudah bubar.

Baca Selengkapnya

Soal Sikap Politik PKS Usai Pilpres 2024, Jubir: Santai Saja

2 hari lalu

Soal Sikap Politik PKS Usai Pilpres 2024, Jubir: Santai Saja

Koordinator Juru bicara PKS, Ahmad Mabruri, mengatakan sikap politik PKS jadi koalisi atau oposisi akan diumumkan jika sudah diputuskan Majelis Syuro.

Baca Selengkapnya

Modus Penyelewengan Dana BOS

2 hari lalu

Modus Penyelewengan Dana BOS

Penyelewengan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS diduga masih terus terjadi di banyak satuan pendidikan secara nasional.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

2 hari lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan, gugatan PDIP salah alamat jika ingin membatalkan pelantikan kliennya

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

2 hari lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan PDIP tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan ke PTUN di perkara ini

Baca Selengkapnya

Surya Paloh Tegaskan Dukungan ke Prabowo, Singgung Sportivitas NasDem

2 hari lalu

Surya Paloh Tegaskan Dukungan ke Prabowo, Singgung Sportivitas NasDem

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menegaskan posisi partainya yang mendukung pemerintahan baru Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka

Baca Selengkapnya