Pengamanan SIPOL untuk Pemilu 2024 Dibikin Dua Lapis

Reporter

M. Faiz Zaki

Editor

Amirullah

Sabtu, 25 Juni 2022 08:59 WIB

Ilustrasi pemilu. REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum menyebut aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) untuk Pemilu 2024 dilapisi dua pengamanan. Komisioner KPU Idham Holik menjelaskan, aplikasi tersebut memiliki program pencadangan ketika ada serangan siber.

“Strategi keamanan dalam Sipol ada dua lapis. Jadi jika aplikasi ini bermasalah, insya Allah data dalam aplikasi dalam Sipol ini akan sangat aman,” tuturnya saat konferensi pers di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat, 24 Juni 2022.

Idham mengatakan upaya itu sebagai pencegahan hilang atau bocornya data-data yang masuk. Pihaknya pun percaya bahwa pengembang telah membangun teknologi yang baik pada Sipol.

“Kalau dia crash, ada data diamankan. Jadi keamanannya berlapis,” ujarnya.

Soal potensi kesengajaan dari internal KPU, Idham memastikan operator yang bertugas sudah diarahkan secara teknis. Dia juga berharap tidak ada permasalahan dari operator yang dikerahkan.

Advertising
Advertising

Mengenai sumber daya manusia untuk operasional Sipol, Idham mengungkapkan jumlahnya banyak, namun dia tidak merincikan angka pastinya. “Setiap KPU provinsi minimal ada satu orang yang akan menjadi operator sipol. Provinsi, kabupaten/kota, itu satu orang. Ada 34 satker KPU provinsi, ada 514 satker KPU kabupaten/kota,” katanya.

Sebelumnya, Idham menyatakan Sipol kali ini mengalami perubahan dalam sistem komputasinya dan telah dimutakhirkan. Pihaknya pun bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait seperti Polri untuk pengamanan selama pendaftaran dan pengawasan data.

Diketahui bahwa Sipol pernah digunakan pada 2017 dan 2018 untuk pemilu serentak pada 2019. Para partai politik, nanti bakal diberikan akun Sipol oleh KPU menurut petunjuk teknis yang berlaku.

Idham mengungkapkan bahwa tahapan pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2024 dimulai sejak 29 Juli-13 Desember 2022. Untuk pendaftaran atau setor berkas yang dibutuhkan pada tanggal 1-14 Agustus 2022.

KPU, kata Idham, bakal melakukan verifikasi setelah pendaftaran ditutup pada 14 Agustus 2022 pukul 24.00 WIB. Setelah tahapan pendaftara usai, maka pihaknya bakal mengumumkan partai politik yang resmi mengikuti Pemilu 2024. “Jadi selama 14 hari ini kami akan membuka waktu untuk pendaftaran partai politik,” katanya.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

1 jam lalu

Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

Ahli politik dan pemerintahan dari UGM, Abdul Gaffar Karim mengungkapkan sidang sengketa pilpres di MK membantu meredam suhu pemilu.

Baca Selengkapnya

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

6 jam lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

9 jam lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

12 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

14 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

23 jam lalu

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.

Baca Selengkapnya

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

1 hari lalu

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

KPU menanggapi permohonan sengketa pileg yang dilayangkan oleh PPP. Partai ini menuding KPU mengalihkan suara mereka di 35 dapil.

Baca Selengkapnya

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

1 hari lalu

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

Tito Karnavian mengingatkan KPU tentang potensi pidana jika terjadi kebocoran data pemilih Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

1 hari lalu

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengakui sistem noken pada pemilu 2024 agak aneh. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

Tim Prabowo-Gibran mengatakan gugatan PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap KPU RI tidak akan mempengaruhi pelantikan pemenang Pilpres

Baca Selengkapnya