TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung angkat bicara soal isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Dia mengatakan waktu untuk melakukan perombakan kabinet akan ditentukan sepenuhnya oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Yang namanya kabinet itu kewenangan sepenuhnya Presiden. Presiden itu mempunyai hak prerogatif. Presiden mau ganti kapan saja ya terserah Presiden, mau hari ini, mau besok, mau lusa, kewenangan itu sepenuhnya ada pada Presiden," kata Pramono Anung di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Selasa, 14 Juni 2022.

Soal isu bahwa Presiden Jokowi akan melakukan perombakan kabinet Rabu besok, 15 Juni 2022, Pramono pun tak bisa memastikannya.

"Yang jelas Presiden kan sudah 8 tahun di pemerintahan ini, dan beliau tahu banget apa kebutuhan dari kabinet ini, sehingga beliau sangat tahu lah,"kata Pramono.

Pramono pun tak bisa berkomentar banyak soal siapa saja menteri yang akan diganti oleh Jokowi. Politikus PDIP itu menegaskan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

"Pokoknya itu kewenangan sepenuhnya Presiden, maunya kapan, orangnya dari mana, partainya apa, kebutuhannya apa. Itu Presiden yang tahu karena pemerintahan ini kan masih 2 tahun lagi, sehingga dengan kebutuhan dan kecepatan itu Presiden yang memutuskan," jelas Pramono.

Kabar soal kocok ulang kabinet kembali menerpa. Sejumlah desakan muncul setelah kondisi perekonomian nasional dianggap memburuk dengan kenaikan harga bahan-bahan kebutuhan pokok yang tak terkendali. Padahal, Jokowi dan para menteri saat ini telah mengeluarkan sejumlah paket kebijakan.

Selain itu, desakan untuk melakukan reshuffle kabinet juga muncul dari DPR RI. Sejumlah anggota DPR menilai sejumlah menteri di kabinet Jokowi saat ini tidak fokus bekerja dan lebih terlihat ingin mempersiapkan diri menghadapi Pemilihan Presiden 2024. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri BUMN Erick Thohir menjadi sasaran kritikan politikus Senayan.

Satu isu lagi adalah soal masuknya kader Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam kabinet. Meskipun telah menjadi bagian dari partai koalisi pemerintah sejak Agustus 2021, PAN hingga saat ini belum mendapatkan jatah menteri. Reshuffle kali ini juga disebut sebagai pintu agar PAN mendapatkan jatah kursi menteri.

Baca: Jokowi Kembali Bilang Bodoh Lihat Kementerian Tak Beli Produk Lokal

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini