INFO NASIONAL - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi capaian kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI. Di usianya yang ke-10 tahun, DKPP dinilai telah berhasil mengawal penyelenggaraan Pemilu dan demokrasi yang lebih baik.

Apresiasi itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Suhajar Diantoro, yang membacakan naskah pidato Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, pada puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-10 DKPP di Kantor DKPP, Senin, 13 Juni 2022.

Suhajar membeberkan berbagai capaian yang berhasil diraih DKPP selama rentang usianya tersebut. Menurutnya, DKPP telah berhasil menciptakan sistem penegakan kode etik yang terbuka. Ini menjadi benchmark atau tolok ukur yang dapat dicontoh oleh lembaga negara lainnya.

Selanjutnya, DKPP juga berhasil menciptakan sistem dan mekanisme persidangan yang memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Kemudian, DKPP berhasil membentuk sistem penegakan integritas aparatur yang efektif, berupa ancaman pemberhentian tetap kepada penyelenggara Pemilu yang tidak memiliki integritas. Langkah ini sebagai upaya membentuk sistem Pemilu dan demokrasi yang lebih baik. Selain itu, pada 2021 DKPP juga mampu mencapai target realisasi anggaran sebesar 99,01 persen.

“Atas kinerja yang telah dicapai oleh DKPP, Bapak Mendagri menyampaikan memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran DKPP yang telah bekerja ekstra untuk mencapai kinerja yang baik tersebut,” tutur Suhajar.

Suhajar meyakini, di waktu mendatang seluruh jajaran DKPP dapat meningkatkan kinerjanya melalui pengembangan inovasi, serta memperkuat kapasitas sumber daya manusia agar memiliki profil pekerja keras, dinamis, terampil, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. “Dalam rangka bersama-sama dan bahu-membahu menegakkan sistem demokrasi yang berintegritas dan bermartabat untuk bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai ini,” ujarnya.

Suhajar menyadari, tantangan DKPP kian kompleks terutama menjelang pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentah 2024. Pasalnya, gelaran tersebut akan berdampak terhadap eskalasi pengaduan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Dirinya berharap, DKPP mampu menjawab legitimasi publik dengan memberikan keputusan terbaik dalam menghadapi setiap pengaduan.

“Keberadaan DKPP dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada tahun 2024 menjadi satu tumpuan bersama dari para peserta Pemilu dan juga masyarakat Indonesia secara luas, untuk dapat menjamin keberlangsungan proses politik berjalan dengan jujur dan adil,” kata dia. (*)