Survei Charta Politika: 63,1 Persen Responden Setuju Reshuffle Kabinet Jokowi

Senin, 13 Juni 2022 15:12 WIB

Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, memaparkan hasil survei Charta Politika untuk pemilihan presiden dan pemilihan legislatif 2019 di wilayah Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur di Hotel Harris FX Sudirman, Jakarta, Rabu, 6 Juni 2018. Tempo/Rezki Alvionitasari.

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga survei Charta Politika merilis hasil survei sebanyak 63,1 persen responden setuju jika Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri. Hal ini berkaitan dengan kinerja pemerintah pusat dan para menteri.

Di sisi lain, kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi dalam survei ini naik menjadi 68,4 persen. Sehingga, reshuffle dinilai bisa jadi kian mendongkrak kepuasan terhadap Jokowi.

"Dengan catatan reshuffle didasarkan kebutuhan kinerja," kata Direktur Eksekutif Yunarto Wijaya dalam paparan hasil survei, Senin, 13 Juni 2022.

Sebelumnya survei ini, kepuasan terhadap pemerintah Jokowi naik dari 62,7 persen pada April menjadi 68,4 persen pada Juni ini. Akan tetapi, survei menemukan kepuasan pada menteri lebih rendah yaitu 53,5 persen.

"Ada sesuatu yang salah ketika gap-nya sangat besar," kata Yunarto. Sementara, 38,8 persen responden menyatakan tidak puas terhadap kinerja menteri.

Advertising
Advertising

Sebelumnya, isu reshuffle kabinet mencuat sejak Partai Amanat Nasional (PAN) bergabung dengan koalisi pemerintah pada Agustus 2021. Namun hingga kini, Jokowi belum melakukan reshuffle dan PAN belum mendapat kursi di kabinet.

"Kita tahu selama setahun pemberitaan soal reshuffle terus menguat, tapi sampai sekarang hanya jadi gosip politik," kata Yunarto.

Lalu baru-baru ini, muncul lagi isu reshuffle 15 Juni. Menteri Sekretaris Negara Pratikno enggan menjawab soal isu ini, sekali tidak membenarkan dan tidak juga membantah. "Sekarang tanggal berapa? Ya nanti kalau sudah ada jadwal, bocorin dikit-dikit," kata Pratikno.

Jokowi juga masih ogah berbicara banyak soal rencana reshuffle. "Belum, belum," ujar Jokowi pada 8 Juni 2022.

Survei digelar selama 25 Mei sampai 2 Juni 2022 terhadap 1.200 responden. Survei Charta Politika ini menggunakan wawancara tatap muka terhadap responden berusia 17 tahun ke atas atau yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih. Survei menggunakan metode multistage random sampling dan margin of error 2,83 persen.

Baca: Pengamat Politik Nilai Zulkifli Hasan PAN Bisa Jadi Menteri Jika Ada Reshuffle

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Berita terkait

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

1 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

4 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

5 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

6 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

6 jam lalu

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

11 jam lalu

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

11 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

12 jam lalu

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.

Baca Selengkapnya

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

12 jam lalu

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi disibukkan dengan seabrek jadwal.

Baca Selengkapnya

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

20 jam lalu

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya