TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dikabarkan menggulirkan usul pembentukan panitia khusus atau Pansus tentang pengawasan terhadap dugaan penyalahgunaan kewenangan Kementerian BUMN, dalam pembelian saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk.

Dua anggota DPR yang mengetahui soal ini membenarkan adanya usul pembentukan Pansus tersebut menyoal pembelian saham GoTo oleh Telkomsel, yang merupakan bagian dari BUMN.

"Panitia khusus ini bermaksud untuk menggali seluruh data, fakta, dan informasi dari berbagai pihak terkait dengan pelaksanaan ketentuan perundang-undangan oleh BUMN dalam polemik saham GoTo," demikian bunyi maksud dan tujuan pembentukan Pansus dalam dokumen yang diterima Tempo.

Dalam dokumen tersebut, salah satu pertimbangan Pansus dibuat karena banyak pihak mempertanyakan kejanggalan investasi Telkomsel kepada GoTo.

Aksi korporasi Telkomsel membeli saham GoTo menuai sorotan setelah induk usahanya, Telkom, melaporkan kerugian yang belum terealisasi Rp 881 miliar. Kerugian ini dipertanyakan banyak pihak. Peran Telkomsel sebagai pemodal GoTo dalam IPO dianggap riskan konflik kepentingan. Sebab, Komisaris Utama GoTo, Garibaldi Thohir, adalah saudara kandung dari Menteri BUMN Erick Thohir.

Kejanggalan IPO GoTo juga disebut bisa terlihat dari adanya aktivitas pergerakan saham yang di luar kebiasaan atau unusual market activity (UMA).
Sejak IPO April lalu, saham dibuka di harga Rp 338 per lembar. Namun hanya 18 hari perdagangan, saham GoTo turun hingga 50 persen.

"Persoalan anjloknya harga saham ini kemudian memicu dugaan kerugian negara yang diakibatkan investasi Telkomsel di perusahan merger GoTo," demikian bunyi dokumen usulan yang telah diteken puluhan anggota DPR tersebut.

Baca juga: Bos GoTo Ungkap 4 Strategi untuk Kejar Untung, Apa Saja?

DEWI NURITA/PUTRI BUDIARTI

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.