TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi jengkel mendengar masih ada kementerian/lembaga yang saling lempar bola membenahi sengketa lahan masyarakat. Menurut Jokowi, hal itu terjadi lantaran masih adanya ego antar kementerian/lembaga.

Jokowi mencontohkan sengketa lahan yang dialami oleh Suku Bajo, Sulawesi yang tinggal di atas laut. Menurut Jokowi, masyarakat Suku Bajo banyak mengalami persoalan lahan karena tak memiliki sertifikat.

"Kita lihat Suku Bajo yang hidup di atas air. Diberikan hak milik, diberikan. Ternyata ributnya antar kementerian. 'Ndak bisa Pak, ini diberi karena ini haknya kemeneterian KKP, ndak bisa diberikan.' KLHK juga gitu, 'gak bisa pak, ini adalah kawasan hutan lindung karena di situ ada coral, ada terumbu karang itu hak kami.' Ributnya hanya masalah gitu-gitu, dari dulu. Termasuk urusan sertifikat itu juga, gitu-gitu itu," ujar Jokowi di acara GTRA Summit 2022, Kamis, 9 Juni 2022.

Selain itu, Jokowi menyebut pemerintah daerah di kabupaten/kota tidak bekerja secara terintegrasi dengan pemerintah provinsi. Menurut Jokowi, hal ini yang mengakibatkan sengketa lahan menjadi persoalan menahun dan tak pernah selesai.

"Jalan sendiri-sendiri, egonya sendirinya. Kalau diteruskan nggak akan rampung persoalan negara ini," kata Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan pihaknya menargetkan setiap tahun ada 9 juta sertifikat tanah milik masyarakat yang diterbitkan oleh BPN. Hal ini untuk memberi kepastian hukum kepada masyarakat atas lahan yang mereka tempati.

Menurut Jokowi, target tersebut selalu terpenuhi setiap tahunnya. Tetapi, dia masih banyak menemukan kasus pilih kasih dalam penertiban sertifikat tersebut.

"Yang lebih menjengkelkan justru yang gede-gede kita berikan, yang saya ulang-ulang, HGB 10 ribu hektare, nih! HGB 20 ribu hektar, nih! HGB 30 ribu hektar, nih diberikan. Tapi begitu yang kecil-kecil, 200 meter persegi saja entah itu hak milik, entah itu HGB, tidak bisa kita selesaikan," kata Jokowi.

Melihat kondisi tersebut, Jokowi meminta kepada kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah untuk saling bekerja sama menyelesaikan persoalan lahan ini. Dia mengingatkan pentingnya kerja sama agar seluruh tanah milik masyarakat dapat dibuatkan sertifikat.

"Saya tidak bisa mentoleransi, mentolerir terjadinya kerugian negara, terjadinya kerugian masyarakat yang disebabkan oleh ego sektoral dan ego lembaga kita. Itu sudah stop, cukup, stop, persoalan dimulai dari sini, semuanya harus membuka diri," kata Jokowi.

M JULNIS FIRMANSYAH