TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah anggota Komisi II DPR RI mengkritik langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang sibuk safari sana-sini, sehingga penetapan tahapan pemilu molor.

Pengesahan tahapan dan anggaran Pemilu 2024 sudah berpacu dengan waktu tahapan awal pemilu pada 14 Juni 2022. Rapat pengesahan dan penetapan di DPR dua kali batal digelar, awalnya diagendakan pada 23 Mei, lalu ditunda menjadi 30 Mei 2022. Kemudian rapat hari itu batal lagi digelar karena KPU bertemu Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan kemudian ditunda menjadi 7 Juni 2022.

"Jangan nanti terkesan komisi II yang mengulur-ulur kegiatan persiapan Pemilu. Kami tidak pernah membatalkan pelaksanaan RDP pada 30 Mei. Kami semua di sini hadir sampai siang, dan sore hari kami baru mendapatkan informasi bahwa kawan-kawan menghadap presiden," ujar anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, 6 Juni 2022.

Guspardi mengatakan seharusnya KPU memiliki skala prioritas. "Apalagi belakangan ini ada isu-isu tiga periode atau penundaan pemilu, sorotannya tentu kepada kami," ujarnya.

Kritik yang sama disampaikan anggota Komisi II Fraksi Golkar Agung Widyantoro. KPU, ujar Agung, bahkan mengumumkan bahwa durasi kampanye sudah disepakati selama 90 hari usai bertemu Presiden Jokowi pada 30 Mei lalu. Padahal rapat konsinyering terakhir dengan DPR membicarakan opsi durasi kampanye 75 hari.

Agung mengingatkan para penyelenggara pemilu semestinya menciptakan iklim yang elok dalam melaksanakan tugas sebagai lembaga negara dengan tidak mengenyampingkan mitra kerjanya di parlemen.

"Mari kita ciptakan tradisi ketatanegaraan yang elok dipandang. Saya jadi bertanya, bener enggak sih masih menganggap kami sebagai mitra," ujar Agung.

Ketua KPU Hasyim Asy'ari meminta maaf atas kejadian tersebut. "Saya sebagai pribadi dan atas nama lembaga mohon maaf jika audiensi kami dengan berbagai macam lembaga negara dan pemerintah menimbulkan ketidaknyamanan dalam tata krama hubungan kelembagaan kita," tutur Hasyim.

Ia mengklaim, safari yang dilakukan KPU hanya dalam rangka menyukseskan Pemilu 2024. "Khusus pernyataaan kami setelah bertemu presiden, itu
saya sampaikan hanya titik temu, bukan kesepakatan. Keputusan tentu akan dibahas dalam raker bersama pemerintah dan Komisi II," tuturnya.

Penetapan tahapan pemilu rencananya akan ditetapkan dalam rapat kerja bersama pemerintah dan Komisi II besok, 7 Juni 2022. DPR dan KPU hari ini juga menyatakan, durasi kampanye yang disepakati adalah 75 hari.

DEWI NURITA