TEMPO.CO, Jakarta - Partai Nasional Demokrat atau Partai Nasdem diprediksi akan memunculkan nama calon presiden (Capres) lebih cepat dari partai-partai lainnya untuk menyambut Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Analis politik Universitas Padjajaran Bandung Firman Manan menilai nama capres itu akan mulai muncul pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) mereka yang akan digelar pada pertengahan Juni ini.

Melihat dua pilpres terdahulu, Firman menyatakan bahwa Nasdem memang kerap lebih dulu ketimbang partai lainnya. Dia pun memprediksi hal yang sama akan dilakukan untuk menghadapi Pilpres 2024.

Soal nama capres yang akan diusung Nasdem, Firman menilai tak akan jauh dari nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atau Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang selama ini kerap disebut dalam survei pelbagai lembaga.

"Itu memang sudah menjadi karakter NasDem, untuk kemudian memunculkan nama-nama pada awal. Terkait nama-namanya, misalnya, Anies dan Ganjar memang sudah masuk radar survei sejak lama," kata Firman, Rabu, 1 Juni 2022.

Nasdem dijadwalkan melaksanakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada pertengahan Juni 2022. Dalam acara itu, mereka rencananya akan memastikan capres untuk Pilpres 2024.

Selain Anies dan Ganjar, Nasdem sempat disebut melirik kadernya Rachmat Gobel hingga Panglima TNI Andika Perkasa untuk diusung pada Pilpres 2024. Akan tetapi elektabilitas Rachmat dan Andika masih kalah ketimbang Anies dan Ganjar.

Firman memprediksi Anies akan menjadi calon kuat. Pasalnya, menurut dia, Anies memiliki hubungan yang kuat dengan partai yang baru terbentuk pada 2011 itu, terutama dengan Ketua Umum Surya Paloh.

"Jadi Pak Anies kelihatannya kan memang punya kedekatan spesial dengan Nasdem selain dengan beberapa partai lain. Saya pikir kalau nama Anies dan Ganjar tidak aneh karena secara elektabilitas juga sudah top three (tiga besar)," katanya.

Soal peluang Ganjar Pranowo, Firman menilai situasi akan menjadi rumit. Pasalnya Ganjar merupakan kader PDIP dan partai besutan Megawati Soekarnoputri itu hingga saat ini belum menentukan siapa capres yang akan mereka usung.

"Ini yang berbeda dengan Pak Ganjar sebetulnya. Pak Ganjar bagaimana pun masih kader PDIP, ini tentu harus dilihat nanti kalau PDIP itu tanpa Ganjar," katanya.

Firman pun menilai peluang Andika Perkasa untuk diusung Nasdem cukup besar. Pasalnya, Andika saat ini dianggap sebagai figur dari militer yang paling dikenal oleh publik.

"Pak Andika cukup populer. Kalau kita lihat hari ini siapa figur militer yang populer di mata publik, kelihatannya ya Pak Andika dibandingkan dengan yang lain," katanya.

Sementara soal wacana Nasdem mengusung Rachmat Gobel, Firman menilai hal itu juga cukup memungkinkan. Pasalnya, menurut dia, sebuah partai idealnya memang mengusung kadernya sendiri.

"Partai NasDem selama ini kekurangan figur untuk muncul di level nasional. Jadi, munculnya Rachmat Gobel bagian dari dorongan kader internal untuk (Pilpres) 2024 karena idealnya memang partai mendorong kadernya," katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Nasdem Muhammad Farhan menerangkan partainya memberikan tugas kepada semua DPW provinsi menangkap aspirasi nama-nama capres yang bisa diusulkan kepada Ketua Umum.

Beberapa nama populer memang mencuat dari usulan DPD tingkat kota/kabupaten di Jawa Barat pada Workshop Pemenangan Partai Nasdem Jawa Barat, di Kota Bandung, pada tanggal 29 Mei 2022.

Farhan mengungkapkan ada dua nama yang mencuri perhatian yaitu Andika Perkasa dan Rachmat Gobel.

"Nama mereka muncul di tengah diskusi nama-nama populer seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, dan Erick Thohir. Bahkan nama Anies Baswedan dibahas bersama data survei yang menunjukkan efek ekor jas atau coat-tail effect terhadap elektalibilitas Partai Nasdem dan parpol lainnya," kata Farhan.

Untuk mengusung calon pada Pilpres 2024, Partai Nasdem dipastikan harus membentuk koalisi. Pasalnya mereka belum memenuhi persyaratan ambang batas pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden atau Presidential Threshold. Nasdem hanya mengantongi 8,81 persen suara pada Pilpres 2019, masih jauh dari batas 25 persen yang diamanatkan Undang-Undang Pemilu. Mereka juga hanya memiliki 59 kursi di DPR RI sementara UU Pemilu mensyaratkan minimal 20 persen kursi atau sekitar 115 kursi untuk mengajukan calon presiden.

Baca: Bertemu Prabowo, Surya Paloh: Gerindra dan NasDem Terjadi Kesepakatan

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini