2500 Personil Brimob Akan Amankan Pemilu Legislatif di Jawa Timur

Reporter

Editor

Rabu, 11 Februari 2009 20:06 WIB

TEMPO Interaktif, Kediri:Satuan Brigade Mobil Jawa Timur menyiapkan 2.500 personil bersenjata lengkap untuk mengamankan pemilihan anggota legislatif. Mereka disebar ke seluruh wilayah Jawa Timur yang dinilai rawan gangguan keamanan.

Wakil Kepala Satuan Brigade Mobil Jawa Timur Komisaris Besar Polisi Suprapto mengatakan saat ini seluruh personil Brimob di jajarannya telah siap mengamankan pileg. Selain dilengkapi kemampuan membubarkan huru-hara, satuan ini juga dilengkapi peralatan dan persenjataan modern. “Kami siap mendukung pengamanan polisi di seluruh Jawa Timur,” kata Suprapto usai menyaksikan simulasi pengamanan di markas Brimob Kediri, Rabu (11/2).

Dalam simulasi pengamanan bertajuk Mantab Brata 2009 tersebut, para personil Brimob melakukan latihan bersama dengan anggota Kepolisian Resor Kota Kediri. Mereka menunjukkan kemampuan membubarkan huru-hara dengan semprotan air dan tongkat pemukul. “Kami menghindari gas air mata karena bisa mengenai warga lain,” kata Suprapto.

Rencananya seluruh personil ini akan bertugas di sejumlah titik rawan yang diidentifikasi Kepolisian Daerah Jawa Timur. Brimob hanya akan menjadi pasukan pendukung polisi jika dibutuhkan.

Kepala Kepolisian Resor Kota Kediri Ajun Komisaris Besar Polisi Dedi Prasetio meminta jajaran Brimob untuk bisa bekerjasama dengan polisi. Ia tidak menginginkan beban pengamanan huru-hara ini dibebankan kepada polisi semata. “Ini tugas kita bersama, jangan ada pembedaan,” kata Dedi Prasetio. HARI TRI WASONO

Berita terkait

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

8 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Sebut Laporan Pelanggaran Pemilu oleh Menteri Tak Penuhi Syarat Materiil

36 hari lalu

Bawaslu Sebut Laporan Pelanggaran Pemilu oleh Menteri Tak Penuhi Syarat Materiil

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menko Perekonomian Airlangga Hartato, dan Menteri BUMN Erick Thohir dilaporkan melakukan pelanggaran pemilu.

Baca Selengkapnya

Jaga Pemilu Ungkap Ratusan Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024

38 hari lalu

Jaga Pemilu Ungkap Ratusan Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024

Jaga Pemilu mengungkapkan ada ratusan kasus dugaan pelanggaran Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

40 hari lalu

Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi anggaran Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 sebesar Rp 23,1 triliun.

Baca Selengkapnya

Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

43 hari lalu

Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada seluruh terdakwa PPLN Kuala Lumpur itu masing-masing sebesar Rp 5 juta.

Baca Selengkapnya

H-2 Pengumuman KPU: Daftar Dugaan Pelanggaran Kategori TSM di Pilpres 2024

47 hari lalu

H-2 Pengumuman KPU: Daftar Dugaan Pelanggaran Kategori TSM di Pilpres 2024

Henry Yosodiningrat mengatakan adanya kecurangan TSM berupa mobilitas kekuasaan dalam Pilpres 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Solo: Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi dari PDIP terhadap KPU Belum Penuhi Syarat

54 hari lalu

Bawaslu Solo: Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi dari PDIP terhadap KPU Belum Penuhi Syarat

Bawaslu menyebutkan ada tiga laporan PDIP dengan terlapor KPU.

Baca Selengkapnya

Komisi II DPR Siap Panggil KPU Bahas Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Berikut Sanksi Bagi Pelakunya

55 hari lalu

Komisi II DPR Siap Panggil KPU Bahas Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Berikut Sanksi Bagi Pelakunya

Komisi II DPR akan panggil KPU pada 14 Maret 2024 untuk bahas indikasi kecurangan atau pelanggaran pemilu. Apa saja sanksi bagi para pelakunya?

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ambon Terima 6 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024, Mayoritas Dugaan Politik Uang

57 hari lalu

Bawaslu Ambon Terima 6 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024, Mayoritas Dugaan Politik Uang

Bawaslu Ambon menerima 6 laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2024. Mayoritas laporan berisikan dugaan politik uang.

Baca Selengkapnya

DPD RI Sepakati Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024

5 Maret 2024

DPD RI Sepakati Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024

DPD akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu untuk mengungkap banyaknya dugaan pelanggaran dan kecurangan.

Baca Selengkapnya