TEMPO.CO, Jakarta - Tim advokasi mantan pilot PT Merpati Nusantara Airlines melaporkan dugaan korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Dugaan korupsi tersebut berupa penyelewengan dana untuk pilot dan pegawai lainnya dari maskapai yang sudah ditutup itu.

“Kami melaporkan direktur utama PT Merpati dan para direksi dari dana pension PT Merpati,” kata kuasa hukum pegawai, Lamsihar Rumahorbo, di Gedung KPK , Jakarta Selatan, Senin, 23 Mei 2022.

Lamsihar mengatakan dugaan kerugian negara yang terjadi dalam kasus mencapai Rp 300 miliar. Merpati sudah berhenti beroperasi sejak Februari 2014. Menurut Lamsihar, dalam penutupan perusahaan itu ada hak-hak para pegawai yang belum terbayarkan.

Lamsihar dkk membawa sejumlah bukti, antara lain berupa hasil panitia kerja Komisi VI DPR dan program penawaran paket penyelesaian permasalahan pegawai, putusan homologasi oleh Pengadilan Niaga Surabaya. Ada pula surat perdamaian yang dilakukan antara PT Merpati dengan Kapten Asep Eka Nugraha. “Bukti itu menjadi dasar kami menilai ada kejanggalan dan dugaan korupsi,” kata Lamsihar.

Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan pihaknya telah menerima laporan tersebut. KPK, kata dia, akan menindaklanjuti laporan tersebut. KPK akan memverifikasi dan menelaah laporan eks pegawai Merpati. “Verifikasi untuk menghasilkan rekomendasi, apakah aduan tersebut layak untuk ditindaklanjuti dengan proses telaah atau diarsipkan,” kata Ali.

Ali mengatakan KPK juga akan aktif menelusuri dan mengumpulkan keterangan atas aduan eks pilot PT Merpati Nusantara Airlines itu. “Apabila aduan tersebut menjadi kewenangan KPK tentu akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” kata dia.

Baca Juga: Road Map Penyelamatan Merpati Sudah Ada Sejak 2012

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini