TEMPO.CO, Jakarta - Senior Fellow Center for Strategic and International Studies atau CSIS Philips J. Vermonte mengatakan demokrasi di Indonesia sedang dalam keadaan rentan. Menurutnya, posisi demokrasi juga tidak berjalan mundur, namun dikatakan relatif lebih goyah.

“Jadi ada hal-hal di mana demokrasi kita berjalan tetapi itu mungkin relatif agak shaky, jadi bisa saja nanti tiba-tiba collapse atau tetap jalan terus walaupun jalan pelan. Jadi saya menyebutnya sebagai vulnerable, Rentan,” katanya dalam diskusi virtual melalui kanal YouTube Public Virtue Research Institute, Jumat, 20 Mei 2022.

Phillips menuturkan, ada tiga hal yang menyebabkan kerentanan dan tidak terlepas dari masa lalu. Pertama, ada faktor institusional; kedua, faktor ekonomi; dan ketiga, faktor behavioral.

Faktor institusional, dia melihat dari jejak pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu yang pernah digelar di Indonesia. Sistem pemilu proporsional, diterapkan sejak tahun 1955 yang saat itu sebagai pemilu pertama hingga sampai pada saat ini.

“Kenapa sistem ini yang diambil? Karena mungkin pertimbangannya adalah sistem pemilu proporsional itu relatif lebih kompatibel dengan masyarakat yang majemuk,” ujar dia.

Namun Phillips menilai sistem tersebut banyak jebakannya, misalnya penerapan threshold di parlemen. Sebab dalam sistem proporsional memang semua kelompok dimungkinkan untuk direpresentasikan, dan apa yang terjadi sekarang memang lebih rumit mengelola hubungan politik antarkelompok masyarakat.

Pemilu saat ini relatif lebih baik...

<!--more-->

Walau begitu, dia menganggap pemilu saat ini relatif lebih baik dan ada mekanisme hukum apabila terjadi ketidaksesuaian hasil. Memang dalam catatannya perlu ada kelemahan-kelemahan yang mesti terus diperbaiki.

Kemudian dari faktor ekonomi, dia melihat dari struktur ekonomi masyarakat dari masa lalu hingga sekarang. Misalnya melihat dari partisipasi kelompok masyarakat kecil dan menengah.

“Ukurannya menurut saya gampang aja. Apakah misalnya kita di masyarakat semakin banyak ekonomi kecil dan menengah yang punya kontribusi tinggi terhadap ekonomi?” ujarnya.

Sedangkan dari faktor behavioral, dia memperhatikan perubahan perilaku politik dari reformasi hingga saat ini. Mulai dari kontrol terhadap kekuasaan yang melalui mekanisme institusional secara formal.

Dari sisi birokrasi juga diperhatikan, bisa dilihat dari perilaku birokrat yang menghadapi masyarakat. Selain itu cara-cara birokrat mengelola berbagai bidang dengan perspektif yang mesti saling memahami.

“Mudah-mudahan kita akan terus bisa sama-sama melanjutkan amanat reformasi dan juga usaha-usaha kita melakukan demokratisasi yang sudah dilakukan 24 tahun terakhir,” tuturnya.

FAIZ ZAKI