Pakar Prediksi Kendala Koalisi Demokrat - Golkar pada Pemilu 2024

Senin, 9 Mei 2022 08:15 WIB

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kiri) bersama Ketua Umum Parta Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono memberikan keterangan pers seusai melakukan pertemuan di DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis, 25 Juni 2020. Dalam pertemuan tersebut, kedua pimpinan partai ini juga membahas pembangunan perekonomian saat pandemi COVID-19. ANTARA/Hafidz Mubarak A

TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Partai Demokrat dan Partai Golkar diprediksi bakal menemui sejumlah kendala dalam koalisi pada Pemilu 2024. Menurut Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs, A. Khoirul Umam, kendala itu terjadi jika Golkar ngotot mengunci nama Airlangga Hartarto sebagai calon presiden.

"Jika Golkar sejak awal negosiasi pembentukan koalisi sudah coba mengunci dengan harga mati agar posisi capres dipegang oleh Airlangga Hartarto, maka hal itu menjadi agak problematik," ujar Khoirul dalam keterangannya, Senin, 9 Mei 2022.

Khoirul menerangkan, kendala itu terjadi lantaran popularitas dan elektabilitas Airlangga masih relatif cukup rendah dibandingkan capres lainnya. Hal ini dapat membuat partai-partai tengah seperti PAN dan PPP yang berpotensi bergabung dalam koalisi, tidak semangat untuk mengusung skema tersebut.

Kecuali, menurut Khoirul, partai-partai itu "dibeli suaranya" dengan model politik transaksional seperti yang dilakukan pasangan Prabowo-Sandi pada Pilpres 2019.

"Karena itu, alternatif yang bisa dilakukan adalah, Golkar perlu membuka berbagai skema kemungkinan dan tidak langsung mengunci nama Airlangga sebagai Capres "harga mati"," kata Khoirul.

Advertising
Advertising

Jika Golkar tidak mengunci nama capresnya, Khoirul menyebut Airlangga bisa memainkan peran sebagai "king maker" dalam proses pembentukan koalisi, dengan tetap membuka peluang dirinya sebagai capres. Airlangga juga diprediksi bisa membuka peluang tokoh-tokoh muda yang lain seperti Anies, Ganjar, atau bahkan AHY untuk maju sebagai capres dalam Pilpres 2024.

Lebih lanjut, Khoirul memprediksi jika koalisi Demokrat - Golkar menguat, tidak menutup kemungkinan Nasdem, PAN, PPP dan juga PKS bisa ikut dalam gerbong tersebut.

Terkait dengan sosok capres potensial yang bisa diusung koalisi ini, jika upaya mendorong Ganjar agak problematik karena berpotensi menciptakan resistensi politik dari PDIP, maka alternatif pasangan Anies-AHY yang terbukti memiliki bekal elektabilitas memadai dalam sejumlah simulasi pasangan Capres-Cawapres di berbagai survei nasional.

"Maka Golkar bisa ikut menjadi jangkar sekaligus motor utama pengusung skema Capres-Cawapres potensial ke depannya, agar memastikan Golkar tetap berada di pihak yang memiliki kemungkinan besar untuk memenangkan pertarungan," ujar Khoirul.

Pembahasan koalisi poros tengah ini terjadi setelah Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY datang ke kediaman Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto pada Sabtu siang pekan lalu. Dalam pertemuan itu, keduanya sempat membahas kemungkinan adanya koalisi di antara kedua partai tersebut.

"Kebersamaan Golkar dan Demokrat sudah ada pengalamannya, jejak rekamnya. Golkar dulu mendukung penggagas dan kader utama Partai Demokrat, Bapak SBY, selaku Presiden RI ke-6," ujar Airlangga dalam keterangannya, Sabtu, 7 April 2022.

M JULNIS FIRMANSYAH

Berita terkait

PKB Bahas Koalisi dengan PKS untuk Pilkada 2024 di Kota Depok

9 menit lalu

PKB Bahas Koalisi dengan PKS untuk Pilkada 2024 di Kota Depok

PKS Kota Depok membuka peluang bagi partai politik untuk bergabung pada Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Airlangga Sampaikan 3 Isu di Pertemuan OECD Paris, Apa Saja?

2 jam lalu

Airlangga Sampaikan 3 Isu di Pertemuan OECD Paris, Apa Saja?

Airlangga membahas terkait komitmen Indonesia dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan di pertemuan OECD.

Baca Selengkapnya

Gagasan Presidential Club Prabowo Disebut Bisa Cegah Tumbuhnya Brutus di Sekeliling Presiden

3 jam lalu

Gagasan Presidential Club Prabowo Disebut Bisa Cegah Tumbuhnya Brutus di Sekeliling Presiden

Partai Demokrat menyoroti mimpi SBY setahun lalu yang serupa dengan keinginan Prabowo membuat presidential club.

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Demokrat: Gagasan Politik Tingkat Tinggi

7 jam lalu

Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Demokrat: Gagasan Politik Tingkat Tinggi

Politikus Demokrat anggap gagasan Prabowo Subianto yang ingin membentuk Presidential Club sebagai politik tingkat tinggi.

Baca Selengkapnya

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

8 jam lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Alasan Gerindra Jajaki Koalisi dengan Golkar pada Pilkada 2024 di Kabupaten Bogor

11 jam lalu

Alasan Gerindra Jajaki Koalisi dengan Golkar pada Pilkada 2024 di Kabupaten Bogor

Dengan perolehan 12 kursi di Pileg, Gerindra bisa mengusung pasangan calon sendiri di Pilkada 2024 Kabupaten Bogor.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

11 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Menakar Peluang Emil Dardak sebagai Wakil Khofifah Lagi setelah PDIP Merapat

12 jam lalu

Menakar Peluang Emil Dardak sebagai Wakil Khofifah Lagi setelah PDIP Merapat

Sebelum PDIP masuk, Khofifah telah lebih dahulu didukung Partai Golkar, Gerindra, Demokrat dan PAN sejak sebelum Pemilu 2024 berlangsung.

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

14 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

16 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya