INFO NASIONAL - Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan, menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap rencana penggunaan APBN maupun mekanisme utang luar negeri untuk pembiayaan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.

"Pembangunan kereta cepat sudah merugikan negara dan jangan ditambah lagi dengan penggunaan APBN ataupun mekanisme utang luar negeri,” ujarnya.

Diketahui, pembiayaan proyek yang bekerja sama dengan China itu kini mengalami lonjakan yang signifikan. Bahkan, biaya proyek kereta cepat membengkak menjadi US$ 8,1 Milyar atau jauh lebih besar dari tawaran Jepang sekitar US$ 6 miliar.

"Proposal yang pernah diajukan Jepang dan ditolak Indonesia karena dianggap kemahalan ternyata masih jauh di bawah biaya pembengkakan pembangunan kereta cepat yang terjadi hari ini," kata Syarief Hasan.

Ia menilai keuangan negara akan semakin sulit jika dibebankan kepada APBN. "Kita saat ini masih dalam proses pemulihan ekonomi nasional sehingga APBN sangat berat untuk membantu membiayai pembangunan yang membengkak,” ucapnya.

Terlebih, menurut Syarief Hasan, APBN juga diberatkan dengan pembangunan IKN. "IKN juga menyedot APBN cukup besar sehingga tidak seharusnya digunakan untuk menutupi biaya pembengkakan pembangunan kereta cepat,” ujar dia.

Ia mendorong Pemerintah lebih fokus pada penumbuhan ekonomi. "Seharusnya pemerintah lebih fokus menumbuhkembangkan UMKM dan ekonomi kreatif, ketimbang membuat proyek yang hanya memberatkan keuangan negara," kat Guru Besar Strategis UMKM tersebut. (*)