TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Adib Khumaidi menerbitkan surat edaran berisi instruksi agar para dokter tetap bersatu di bawah naungan IDI. Edaran itu terbit sehari setelah Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI) dideklarasikan.

SE Nomor 191/PB/A.2/04/2022 tertanggal 28 April 2022 itu ditujukan kepada Ketua IDI Cabang, Ketua IDI Wilayah, ketua perhimpunan dan ketua keseminatan.

Dilansir dari lembaran SE yang diunggah akun Instagram resmi PB IDI @ikatandokterindonesia, dijelaskan bahwa sehubungan dengan adanya dinamika organisasi akhir-akhir ini, maka PB IDI memerintahkan kepada seluruh jajaran IDI wilayah, IDI cabang, perhimpunan dan keseminatan untuk melakukan tiga hal.

"Pertama, menginstruksikan kepada anggota IDI di seluruh Indonesia untuk menjaga marwah organisasi, etika profesi dan tidak terpancing isu-isu negatif yang dapat memecah belah kesolidan profesi dan internal organisasi," demikian bunyi edaran tersebut.

Kedua, menaati aturan perundangan yang berlaku, AD/ART IDI dan ORTALA IDI. Ketiga, tetap bersama dan bersatu dalam Ikatan Dokter Indonesia

Selanjutnya, IDI lewat keterangan resminya menyebut seluruh organisasi profesi medis yang berada di bawah naungan IDI menyerukan dukungannya untuk tetap solid dan bersatu. Dukungan tersebut diklaim dari berbagai surat resmi sebagai bentuk pernyataan yang dikirimkan ke PB IDI. Saat ini terdapat lebih dari 110 Organisasi Profesi dan Keseminatan yang tercatat di Majelis Pengembangan Pelayanan Kedokteran (MPPK) dan berada di bawah naungan IDI.

Ketua Umum MPPK, Ika Prasetya Wijaya mengatakan bahwa setiap organisasi profesi medis yang tercatat di MPPK dan IDI telah sepakat untuk tetap solid dan berada di bawah naungan PB IDI. “Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi tentang tenaga kesehatan telah menyatakan secara jelas bahwa hanya perlu satu wadah organisasi profesi untuk satu jenis tenaga kesehatan. Di Indonesia sendiri, organisasi yang dimaksud adalah IDI,” ujar Ika lewat keterangan tertulis, Jumat, 29 April 2022.

Eks Staf Khusus Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Jajang Edy Prayitno mendeklarasikan Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI) pada Rabu, 27 April 2022. PDSI sudah mendapat pengesahan lewat SK Kemenkumham No. AHU-003638.AH.01.07.2022.

Jajang selaku ketua menampik bahwa organisasi yang didirikannya bertujuan untuk menandingi Ikatan Dokter Indonesia. IDI adalah satu-satunya organisasi profesi dokter yang bersifat nasional dan independen seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran Nomor 29 tahun 2004.

"Kami enggak merasa bersaing (dengan IDI)," ujar Jajang saat dihubungi, Rabu, 27 April 2022.

Tapi dia mengakui, latar belakang PDSI dibentuk salah satunya akibat situasi yang membuat gaduh insan kesehatan akhir-akhir ini, salah satunya kasus pemberhentian Eks Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dari keanggotaan IDI. Untuk menjawab keresahan itu, kata dia, PDSI datang dengan membawa visi menjadi pelopor reformasi kedokteran Indonesia.

PDSI juga mengusung tiga misi, yakni; mengayomi dokter dengan bersinergi bersama rakyat dan pemerintah dengan membentuk organisasi yang profesional; meningkatkan taraf kesehatan rakyat Indonesia dan kesejahteraan anggota; dan mendorong inovasi anak bangsa di bidang kesehatan berwawasan Indonesia untuk dunia.

Jajang mengatakan, PDSI membuka pintu bagi Terawan untuk bergabung setelah diberhentikan IDI. PDSI sesuai visi misinya, kata dia, akan mendukung berbagai inovasi yang dilakukan Terawan, salah satunya mendukung dan memfasilitasi penelitian terapi 'cuci otak' ala Terawan.

Tapi tetap saja, PDSI tidak memiliki kewenangan mengeluarkan rekomendasi izin praktik dokter. Sampai saat ini, organisasi profesi yang memiliki kewenangan tersebut hanya IDI. Izin praktik Terawan masih berlaku sampai 5 Agustus 2023. Setelah itu, ia butuh rekomendasi IDI untuk memperpanjang izin. Ihwal hal tersebut, Jajang meyakini DPR akan segera merevisi Undang-Undang Praktik Kedokteran sebagaimana yang belakangan digaungkan untuk mengevaluasi IDI.

"Kita tunggu saja, rencana komisi IX untuk merevisi UUPK dalam waktu dekat," ujar dia.

DEWI NURITA