PPP Pilih Fokus Pileg 2024, Begini Elektabilitas di 6 Provinsi

Reporter

Fajar Pebrianto

Editor

Amirullah

Sabtu, 16 April 2022 12:38 WIB

Suharso Monoarfa secara aklamasi terpilih sebagai ketua umum Partai Persatuan Pembangunan periode 2020-2025 dalam Muktamar IX PPP, Sabtu malam, 19 Desember 2020. Foto: Istimewa.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa menyampaikan sikap partainya tentang Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden yang akan digelar serentak pada 2024. Menurut dia, PPP mengutamakan Pileg dan fokus mengembalikan elektoral partai pada 2024 nanti.

"Pertama, agar lolos parlemen threshold," ujar Suharso di lokasi Rapimnas, Hotel Pullman Thamrin, Jakarta, Jumat, 15 April 2022.

Kedua, agar PPP bisa merebut kembali kursi-kursi yang dulu pernah diraih. "Target setidak-tidaknya bisa kembali pada perolehan kursi pada 2004, di mana PPP pernah masuk tiga besar waktu itu," ujarnya.

Ia pun meminta seluruh kader mempersiapkan diri untuk kerja-kerja elektoral dan tidak terganggu dengan situasi hiruk-pikuk suasana politik. Sehingga, PPP ingin intens terhadap kepentingan elektoral partai dibandingkan kepentingan elektoral lainnya.

"Rapimnas ini ingin meluruskan kembali kepada seluruh kader PPP bahwa yang kami konsentrasikan adalah elektoral partai," ujar Suharso Monoarfa.

Advertising
Advertising

Lalu seperti apa elektablitas PPP di sejumlah daerah? terutama di daerah tiga besar daftar pemilih tetap (DPT) terbanyak yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Salah satu yang sudah menggelar survei adalah lembaga Charta Politika Indonesia.

1. Jawa Barat (survei 3-9 Februari 2022)

Elektabilitas PPP di daerah dengan jumlah DPT terbesar di Indonesia ini ada di urutan ke-8 dari 9 partai yang sekarang menghuni DPR. Elektabilitas partai dengan logo bergambar kabah ini sebesar 2,1 persen.

PPP hanya unggul atas PAN dengan 1,7 persen. Sementara pemuncak elektabilitas di Jawa Barat adalah Gerindra dengan angka 21,3 persen.

2. Jawa Timur (3-9 Februari 2022)

Jawa Timur adalah provinsi dengan DPT terbanyak kedua. Suara PPP di sini lebih baik. Elektabilitas PPP mencapai 3,2 persen dan berada di urutan ke-6 dari 9 partai di DPR.

PPP unggul atas Nasdem dengan 2,7 persen, PAN 2,1 persen, dan PKS 0,8 persen. Sementara pemuncak adalah PDI Perjuangan dengan angka 28,5 persen.

3. Lampung (27 Januari-2 Februari 2022)

Lampung juga masuk 10 provinsi dengan DPT terbanyak. Akan tetapi, elektabilitas PPP paling buncit dari 9 partai di DPR di daerah ini yaitu 1 persen. Pemuncak adalah PDI perjuangan dengan elektabilitas 29,8 persen.

4. Jawa Tengah (14-19 Februari 2022)

Jawa Tengah adalah provinsi dengan jumlah DPT terbanyak ketiga di bawah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Elektabilitas PPP paling baik di daerah ini. PPP berada diurutan ke-5 dengan angka 3,4 persen.

PPP unggul atas PKS dengan 2,4 persen, Demokrat 2,3 persen, PAN 1,7 persen, Nasdem 1,5 persen. Pemuncak elektabilitas dalah PDI Perjuangan dengan 46 persen.

5. Kalimantan Timur (4-12 Maret 2022)

Di provinsi ini, suara PPP hanya berada di urutan ke-11 dengan angka elektabilitas 0,8 persen. Suara PPP bahkan kalah dari partai yang tak masuk DPR periode 2019-2024 yaitu Perindo dengan 1,3 persen dan Hanura 1 persen. Sementara pemuncak adalah PDI Perjuangan dengan elektabilitas 18 persen.

6. Nusa Tenggara Timur (4-12 Maret 2022)

Di daerah ini, suara PPP juga jauh lebih rendah lagi. PPP bahkan ada di urutan ke-12 dengan angka elektabilitas 0,5 persen. PPP juga kalah dari partai non-DPR seperti Hanura dengan 2,1 persen, Perindo 1,9 persen, dan PSI 0,8 persen. Sementara pemuncak adalah PDI Perjuangan dengan elektabilitas 26,9 persen.

Berita terkait

Gerindra Sebut Ketidakhadiran Prabowo di Halalbihalal PKS Bukan Sinyal Penolakan

11 menit lalu

Gerindra Sebut Ketidakhadiran Prabowo di Halalbihalal PKS Bukan Sinyal Penolakan

Sufmi Dasco membantah, ketidakhadiran Presiden Terpilih Prabowo Subianto dalam acara Halalbihalal yang digelar PKS merupakan sinyal penolakan

Baca Selengkapnya

Selain soal Sikap Politik, Hasto Sebut Rakernas PDIP Akan Bahas Strategi Hadapi Pilkada 2024

1 jam lalu

Selain soal Sikap Politik, Hasto Sebut Rakernas PDIP Akan Bahas Strategi Hadapi Pilkada 2024

Rakernas PDIP yang berlangsung pada 24 sampai 26 April itu akan memutuskan target di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Prabowo Tak Hadiri Halalbihalal PKS, Pengamat Sebut Sinyal Penolakan

2 jam lalu

Prabowo Tak Hadiri Halalbihalal PKS, Pengamat Sebut Sinyal Penolakan

Pakar menduga, Prabowo belum menemukan titik temu untuk membuka komunikasi dengan PKS.

Baca Selengkapnya

2 Alasan PPP Belum Putuskan Sikap soal Oposisi atau Koalisi

2 jam lalu

2 Alasan PPP Belum Putuskan Sikap soal Oposisi atau Koalisi

Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP, Mardiono mengungkap alasan partainya belum memutuskan sikap terhadapan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Hadapi Pilkada 2024, PDIP: Solid dan Jangan Tertipu yang Mengaku Sahabat tapi Berkhianat

3 jam lalu

Hadapi Pilkada 2024, PDIP: Solid dan Jangan Tertipu yang Mengaku Sahabat tapi Berkhianat

Dalam rapat partai di Majalengka, Hasto minta kader PDIP waspadai pihak mengaku sahabat tapi sebenarnya pengkhianat.

Baca Selengkapnya

Sekjen PKS Beri Sinyal Gabung ke Prabowo: Kami Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

3 jam lalu

Sekjen PKS Beri Sinyal Gabung ke Prabowo: Kami Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

PKS beri sinyal bakal bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka setelah dua periode berada di luar pemerintah.

Baca Selengkapnya

Soal Sikap Usai Pilpres 2024, PDIP Akan Pertimbangkan Suara dari Bawah

4 jam lalu

Soal Sikap Usai Pilpres 2024, PDIP Akan Pertimbangkan Suara dari Bawah

Penentuan PDIP usai Pilpres 2024 nantinya akan dibahas dalam rakernas bersamaan dengan evaluasi peta politik pada pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

PDIP Khawatirkan Fenomena Calon Pemimpin Harus Punya Uang dan Koneksi dengan Aparat

4 jam lalu

PDIP Khawatirkan Fenomena Calon Pemimpin Harus Punya Uang dan Koneksi dengan Aparat

Sekjen PDIP, Hasto, mengatakan kondisi demokrasi Indonesia sedang terguncang akibat pragmatisme politik berlebihan di pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Anies soal Kemungkinan Jadi Menteri di Pemerintahan Prabowo: Saya Tidak Berandai-andai

6 jam lalu

Anies soal Kemungkinan Jadi Menteri di Pemerintahan Prabowo: Saya Tidak Berandai-andai

Anies Baswedan mengomentari peluang bergabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai menteri.

Baca Selengkapnya

Pakar Politik Universitas Udayana: Dissenting Opinion Hakim MK Alasan Strategis Gulirkan Hak Angket

13 jam lalu

Pakar Politik Universitas Udayana: Dissenting Opinion Hakim MK Alasan Strategis Gulirkan Hak Angket

Pakar Politik Universitas Udayana menyebut hak angket masih bisa digulirkan dengan memanfaatkan dissenting opinion hakim MK lalu.

Baca Selengkapnya