TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani bertemu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membahas aspirasi tokoh-tokoh Aceh di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu, 13 April 2022.

Muzani menjelaskan, pertemuan itu juga membahas soal bentuk pemerintahan provinsi di Aceh yang mendapatkan kewenangan mengelola sendiri. Selain itu, juga dibicarakan terkait kemungkinan bendera Aceh bisa dikibarkan bersamaan di bawah bendera Merah Putih.

"Saya juga berkomunikasi dengan Mendagri terkait beberapa hal seperti bendera, pemerintahan Aceh, bagaimana membangun Aceh agar bisa lebih bergeliat lagi sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik," kata Muzani, Rabu, 13 April 2022.

"Hal-hal itu yang ditandatangani di perjanjian Helsinki tahun 2004 yang menjadi akhir konflik di Aceh," ujarnya.

Selain itu, keduanya juga membahas sejumlah hal di antaranya terkait jatah tanah bagi sebanyak 3.000 mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dalam perjanjian Helsinki disebutkan akan mendapatkan tanah dua hektare per-orang.

"Saya tadi dengan Mendagri diskusi tentang beberapa persoalan di Aceh hasil kunjungan saya sebagai Wakil Ketua MPR pada akhir tahun lalu. Saya diminta tokoh-tokoh Aceh untuk mengomunikasikan dengan pemerintah pusat tentang beberapa pokok-pokok hal yang masih menjadi masalah," ujarnya.

Politikus Gerindra itu mengatakan, ia telah mengkomunikasikan berbagai persoalan tersebut kepada sejumlah menteri terkait. Muzani sudah berkomunikasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), untuk mendapatkan tanah bagi 3.000 orang mantan kombatan GAM dan sudah dalam proses penyelesaian

Mendagri Tito Karnavian mengatakan aspirasi-aspirasi tersebut masih dibahas. "Terpenting kita ingin Aceh itu kondusif dan pembangunannya bisa dipercepat," tuturnya.

DEWI NURITA