TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan menggelar rapat paripurna untukmengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi undang-undang pada hari ini, Selasa, 12 April 2022. Pengesahan ini menjadi harapan setelah RUU tersebut sempat mandek di parlemen selama bertahun-tahun.

"Iya besok rapur," ujar Ketua Panja RUU TPKS Willy Aditya saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Senin, 11 April 2022.

Willy mengatakan, hari ini Pimpinan DPR RI bersama Pimpinan Fraksi DPR RI sudah menggelar rapat Badan Musyawarah (Bamus) dan disepakati rapat paripurna pengesahan RUU TPKS digelar besok.

"Tadi Bamus jam 13.30," ujar politikus NasDem itu.

Komnas Perempuan sebelumnya mengapresiasi dan mendukung komitmen DPR untuk mengesahkan RUU TPKS sebelum penutupan masa sidang pada 14 April 2022.

"Komnas Perempuan menyerukan agar semua elemen terus mengawal untuk memastikan pengesahan RUU TPKS sesuai komitmen tersebut," kata Ketua Komnas Perempuan Andi Yentriyani melalui siaran persnya, kemarin.

Dalam pembahasannya, RUU TPKS telah mengatur antara lain tindak pidana kekerasan seksual; pemidanaan (sanksi dan tindakan); hukum acara khusus yang menghadirkan terobosan hukum acara yang mengatasi hambatan keadilan bagi korban, mulai dari restitusi, dana bantuan korban, pelaporan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan; dan penjabaran dan kepastian pemenuhan hak korban atas penanganan, perlindungan dan pemulihan melalui kerangka layanan terpadu.

Pada tindak pidana kekerasan seksual, RUU TPKS mengatur perbuatan kekerasan seksual yang sebelumnya bukan tindak pidana atau baru diatur secara parsial, yaitu tindak pidana pelecehan seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual dan kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain tindan pidana di atas, RUU TPKS juga mengakui tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam undang-undang lainnya, sehingga hukum acara dan pemenuhan hak korban tetap mengacu pada RUU TPKS. RUU ini juga mengakomodir sejumlah masukan koalisi masyarakat sipil seperti memasukkan mekanisme “victim trust fund” atau dana bantuan korban. Kendati demikian, RUU TPKS masih menyisakan catatan seperti, belum diaturnya secara gamblang perkosaan dan pemaksaan aborsi.

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan, dua jenis tindak pidana tersebut tidak masuk RUU TPKS, karena akan diatur dalam RKUHP.

"Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan dalam pasal 4 ayat (2) RUU TPKS, sudah memasukkan pemerkosaan itu sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Tetapi mengenai deliknya itu ada di dalam KUHP,” kata Eddy.