TEMPO.CO, Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) turut menyoroti isu perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi 3 periode serta penundaan Pemilu 2024.

Wakil Koordinator KontraS Rivanlee Anandar menyatakan, KontraS menolak seluruh wacana perpanjangan masa jabatan dan penundaan Pemilu lewat berbagai metode. Seperti amandemen UUD 1945. Alasannya, ide ini tidak memiliki urgensi dan rakyat belum menghendaki adanya amandemen tersebut.

Menurut dia, wacana atau isu ini bisa segera hilang jika Presiden Jokowi tegas jajaran menterinya yang terbukti menggulirkan isu tersebut. Tanpa adanya pemecatan atau pencopotan dinilainya isu ini akan bisa terus bergulir.

"Hal tersebut bisa dilakukan secara konkret oleh Presiden Joko Widodo dengan mencopot menteri yang terus menggulirkan wacana perpanjangan masa jabatan presiden" kata dia melalui siaran pers, Sabtu, 9 April 2022.

KontraS juga meminta seluruh pihak utamanya elit dan partai politik harus berhenti menggulirkan wacana penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan ini. Sebab, wacana ini kata Rivanlee, nyatanya bertentangan dengan konstitusi atau inkonstitusional serta bahaya bagi sistem demokrasi Indonesia.

"Rakyatlah yang memiliki otoritas untuk membatasi, mengubah ataupun mencabut mandat kekuasaan. Wacana penundaan pemilu tidak hanya menyalahi konstitusi, namun hal ini juga jelas melanggar hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih," ujar dia.

Menurut Rivan, isu penundaan Pemilu dan perpanjangan jabatan Presisen Jokowi menjadi 3 periode ini dipantik oleh Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia yang menyebutkan dunia usaha menghendaki Pemilu diundur hingga 2027.

Selanjutnya, disambut sejumlah pimpinan partai politik seperti Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yang kini juga menjabat sebagai Menko Perekonomian, serta Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (PAN).

"Belakangan, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Marinves), Luhut Binsar Pandjaitan juga menggembar-gemborkan wacana ini dengan menyebutkan alasan big data," ujar Rivanlee.

Wacana perpanjangan masa jabatan dan penundaan Pemilu ini kata dia jelas merupakan bentuk kongkalikong politik antar elit. Hal tersebut menurutnya dilakukan secara terstruktur, sebab dilakukan oleh pejabat publik dalam struktur pemerintahan.

"Bahkan kami mencurigai bahwa wacana ini datang dari sekeliling istana dalam hal ini kabinet kerja. Eskalasinya pun menyasar untuk memobilisasi struktural bawah dalam pemerintahan seperti halnya Kepala Desa," kata Rivanlee soal wacana Jokowi 3 periode.