TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP APDESI) kubu Surta Wijaya akan rapat koordinasi dengan Dewan Pengurus Daerah (DPD) dan Dewan Pengurus Cabang (DPC) se-Indonesia. Rapat digelar untuk menetapkan rencana deklarasi dukungan Presiden Joko Widodo atau Jokowi 3 periode.

"Ada yang meminta 3 periode masa jabatan (Jokowi) sama dengan masa jabatan kepala desa 3 periode," kata Sekretaris Jenderal APDESI Asep Anwar Sadat dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, 31 Maret 2022.

Selain itu, ada juga yang meminta pemilu 2024 ditunda guna konsolidasi bersama pasca pandemi Covid-19. Sebab, kata Asep, desa-desa juga merasakan selama 2020-2021 tidak bisa membangun secara maksimal.

Asep pun menyebut pembahasan sikap dan posisi APDESI akan diputuskan secepatnya. "Apapun keputusannya maka DPD dan DPC se-Indonesia akan bergerak menyukseskan sikap tersebut setelah lebaran Idul Fitri," ujarnya.

Sebelumnya, APDESI terang-terangan mendukung masa jabatan Jokowi 3 periode. Dukungan muncul karena lima tuntutan yang disuarakan kepala desa selama ini dinilai telah dikabulkan oleh Jokowi.

Ketua Umum APDESI Surta Wijaya mengklaim dukungan ini murni aspirasi internal dan tidak ada arahan dari siapapun. Karena tuntutan telah dikabulkan, maka kini giliran para kepala desa yang membela Jokowi.

"Kenapa? timbal balik dong," kata dia saat ditemui selepas acara Silahturahmi Nasional Desa di Istora Senayan, Jakarta, Selasa, 29 Maret 2022.

Dalam acara ini, sempat muncul beberapa kali teriakan Jokowi 3 periode. Asep pun menyebut teriakan si acara ini murni spontanitas dari peserta acara. Di sisi lain, Asep menegaskan kalau DPP APDESI mendukung Jokowi mencalonkan lagi di Pemilu 2024. "Sekali lagi, bilamana konstitusi memungkinkan," kata dia.

Konferensi pers oleh APDESI kubu Surta ini digelar setelah adanya kabar dualisme kepengurusan dengan APDESI kubu Arifin Abdul Majid. APDESI kubu Arifin pun sore ini menggelar konferensi pers terkait pencatutan nama organisasi mereka untuk deklarasi Jokowi 3 periode.

Mereka sekaligus juga akan menyampaikan sikap organisasi yang menolak terlibat wacana politik tersebut. "Iya insyaallah (menolak terlibat Jokowi 3 periode)," kata Ipung, humas APDESI kubu Arifin saat dihubungi, Kamis, 31 Maret 2022.

Sekretaris Jenderal APDESI kubu Arifin, Muksalmina, juga menilai Surta menggunakan nama asosiasi secara tidak sah, karena yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM adalah APDESI kubu Arifin pasca dualisme tahun 2014. Walhasil ketika Surta mengeluarkan pernyataan yang berbau politik, Muksalmina menyebut pihaknya ikut kena imbas.

Padahal, APDESI kubu Arifin tidak pernah ingin terlibat isu Jokowi 3 periode. "Kami tidak mau masuk ke ranah politik karena berbagai pertimbangan," kata Muksalmina.