Bertemu Perdana Menteri James, Jokowi Puji Sikap Papua Nugini atas Wilayah RI

Kamis, 31 Maret 2022 16:00 WIB

Presiden Joko Widodo alias Jokowi dalam keterangannya terkait Kebijakan Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) dan Panduan Protokol Kesehatan Ramadan dan Idulfitri 1443 H, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 23 Maret 2022. Situasi pandemi yang membaik juga membawa optimisme menjelang datangnya bulan suci Ramadan, warga diperbolehkan mudik Lebaran dengan sejumlah ketentuan. BPMI Setpres

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi bertemu Perdana Menteri Papua Nugini James Marape di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis, 31 Maret 2022. Usai pertemuan bilateral itu Jokowi menyampaikan penghargaanya atas konsistensi sikap Papua Nugini dalam menghormati kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia.

"Prinsip ini penting untuk terus dihormati dan dilaksanakan oleh semua negara secara konsisten," kata Jokowi dalam pernyataan bersama James, Kamis, 31 Maret 2022.

Menurut Jokowi suatu kehormatan bagi dirinya menerima kunjungan James berserta delegasi ke Indonesia. "Saya bersyukur di tengah pandemi kita terus bekerja memperkokoh kerjasama bilateral kedua negara," kata dia.

Terkait dengan kedaulatan wilayah, salah satu isu yang dihadapi Indonesia adalah soal kemerdekaan Papua Barat. Pada September 2018 misalnya, Papua Nugini menegaskan tidak akan mendukung isu Papua Barat yang diajukan Vanuatu ke Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Papua Nugini, Rimbink Pato, mengatakan Papua Barat masih merupakan bagian integral dari Indonesia. Papua Nugini di bawah kebijakan luar negerinya, kata Pato, tidak akan mengganggu hal itu dan hukum internasional, menurut laporan Vanuatu Independent 20 September, yang dikutip pada 6 Desember 2018.

Hal ini disampaikan Pato saat ditanya tentang posisi Ppua Nugini di Papua Barat, mengingat fakta bahwa Vanuatu sangat gencar mengusung isu Papua Barat di PBB. "Kami keberatan, jadi Papua Nugini tidak akan dan tidak mendukung tindakan apa pun yang diambil oleh Vanuatu, jadi kami menolaknya," kata Pato saat itu.

Jokowi menuturkan pertemuannya dengan James berlangsung dalam suasana yang bersahabat dan prodoktif. "Kami membahas upaya penguatan kerjasama bilateral di berbagai bidang dan saling tukar menukar pandangan mengenai kerjasama di pasifik," kata kepala negara.

Baca Juga: Papua Nugini Tolak Dukung Kemerdekaan Papua Barat, Ini Alasannya

Berita terkait

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

2 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Hamas: Netanyahu Berusaha Gagalkan Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza

3 jam lalu

Hamas: Netanyahu Berusaha Gagalkan Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza

Pejabat senior Hamas mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berupaya menggagalkan kesepakatan gencatan senjata di Gaza.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

3 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

6 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

6 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

7 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

7 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

7 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

10 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

WHO: Rencana Darurat Tak Bisa Cegah Kematian jika Israel Lakukan Serangan Darat di Rafah

10 jam lalu

WHO: Rencana Darurat Tak Bisa Cegah Kematian jika Israel Lakukan Serangan Darat di Rafah

WHO mengatakan tidak ada rencana darurat yang dapat mencegah "tambahan angka kematian" di Rafah jika Israel menjalankan operasi militernya di sana.

Baca Selengkapnya