Megawati Contohkan Makanan Tanpa Minyak Goreng: Pepes hingga Masakan Sunda

Selasa, 29 Maret 2022 06:33 WIB

Kader PDI Perjuangan mengikuti acara Demo Memasak Tanpa Minyak Goreng yang digelar di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Senin, 28 Maret 2022. Demo masak ini diselenggarakan berkaitan dengan pernyataan Ketum PDIP Megawati soal antrean pembelian minyak goreng akibat kelangkaan. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menjelaskan ada berbagai olahan makanan yang bisa dimasak tanpa menggunakan minyak goreng. Mantan Presiden Indonesia itu mencontohkan seperti masakan Sunda yang cara pengolahannya banyak tanpa digoreng.

"Budaya kuliner Sunda yang saya tahu nggak bisa (makan) kalau tidak ada sambal atau sampeu (urab) dari daun singkong atau daun ubi," ujar Megawati di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin, 28 Maret 2022.

Cara lain masyarakat Sunda mengolah makanan, menurut Megawati, adalah dengan memepes ikan mas dan membakar ayam. Selain itu, Megawati mengatakan masyarakat Sunda juga gemar memakan sayur mentah bersama dengan sambal.

"Jadi kenapa kok saya dibilang 'Ibu ini tidak peduli kalau tidak ada minyak goreng', saya sangat peduli. Tapi anak-anak kita dikasih apa kalau ibu-ibu seharian antre minyak goreng? Anak-anak sudah dibuatkan makan belum ya kalau sudah pulang sekolah?" kata Megawati.

Ucapan Megawati soal antrean minyak goreng dilontarkannya saat menjadi pembicara di acara tentang stunting yang digelar BKKBN. Menurut mantan Presiden Indonesia itu, harusnya masyarakat bisa beralih menggunakan metode memasak yang lain jika harga minyak goreng melambung.

Advertising
Advertising

"Saya tuh sampai ke ngelus dodo, bukan urusan masalah nggak ada atau mahalnya minyak goreng, saya itu sampai mikir jadi tiap hari ibu-ibu itu apakah hanya menggoreng. Sampai begitu rebutannya," kata Megawati.

Sikap Megawati itu mendapat kecaman dari berbagai pihak. Pakar politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengatakan tindakan Mega kurang peka terhadap kondisi masyarakat saat ini.

"Pernyataan tersebut kurang peka dan tak solutif. Karena mestinya Megawati meminta Jokowi dan Puan, sebagai Presiden dan Ketua DPR tuk amankan pasokan minyak goreng, bukan meminta rakyat merebus makanan," kata Ujang saat dihubungi Tempo, Sabtu, 19 Maret 2022.

Ujang mengatakan tidak semua hidangan dapat direbus seperti saran Megawati. Selain itu, saran Megawati dianggap tidak menyentuh akar permasalahan dari minyak goreng langka.

"Kelihatannya kepekaan elite terhadap penderitaan rakyat mulai terkikis, mulai luntur dan hilang," kata Ujang.

M JULNIS FIRMANSYAH

Baca: Megawati Heran Ucapannya soal Minyak Goreng Disambut Pro Kontra

Berita terkait

Kata Pengamat dan PDIP soal Prabowo Sebut Ada Partai Klaim Miliki Bung Karno

5 jam lalu

Kata Pengamat dan PDIP soal Prabowo Sebut Ada Partai Klaim Miliki Bung Karno

Prabowo menyindir bahwa selalu ada partai politik yang mengaku-ngaku memiliki Bung Karno. Apa kata PDIP dan pengamat?

Baca Selengkapnya

Prabowo Sebut Ada Partai Mengaku Miliki Bung Karno, Sindir PDIP?

6 jam lalu

Prabowo Sebut Ada Partai Mengaku Miliki Bung Karno, Sindir PDIP?

Presiden terpilih Prabowo Subianto merasa dirinya bakal mendapat dukungan Presiden pertama RI, Soekarno atau Bung Karno, jika masih hidup. Prabowo mengklaim punya keyakinan itu karena sama-sama memperjuangkan hal yang sama dengan Soekarno.

Baca Selengkapnya

Pesan Prabowo untuk Mereka yang Tak Mau Diajak Bekerja Sama di Pemerintahannya

9 jam lalu

Pesan Prabowo untuk Mereka yang Tak Mau Diajak Bekerja Sama di Pemerintahannya

Prabowo mengatakan kerja sama adalah kunci kemajuan Indonesia.

Baca Selengkapnya

Prabowo Sindir Ada Partai Ngaku-ngaku Memiliki Bung Karno, Begini Menurut Pengamat Politik

9 jam lalu

Prabowo Sindir Ada Partai Ngaku-ngaku Memiliki Bung Karno, Begini Menurut Pengamat Politik

Prabowo menyindir bahwa selalu ada partai politik yang mengaku-ngaku memiliki Bung Karno.

Baca Selengkapnya

RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, DPR Sebut Jumlah Kursi Menteri Bisa Bertambah atau Berkurang

12 jam lalu

RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, DPR Sebut Jumlah Kursi Menteri Bisa Bertambah atau Berkurang

Politikus PDIP mengingatkan agar penambahan nomenklatur kementerian tidak sekadar untuk mengakomodasi kepentingan politik.

Baca Selengkapnya

Politikus PDIP Sebut Wacana Tambah Kementerian Bertentangan dengan Undang-Undang

12 jam lalu

Politikus PDIP Sebut Wacana Tambah Kementerian Bertentangan dengan Undang-Undang

Politikus PDIP Andreas Hugo Pareira mengatakan wacana penambahan jumlah kementerian negara di kabinet Prabowo akan membebani keuangan negara.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Sebut Pernyataan Oposisi Ganjar Berpotensi Jadi Arah PDIP, Ini Alasannya

1 hari lalu

Peneliti BRIN Sebut Pernyataan Oposisi Ganjar Berpotensi Jadi Arah PDIP, Ini Alasannya

Deklarasi Ganjar menjadi oposisi di pemerintahan Prabowo bisa jadi merupakan penegasan arah politik PDIP.

Baca Selengkapnya

Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

1 hari lalu

Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

PDIP memberi klarifikasi mengapa tak ada foto Jokowi di kantor DPD PDIP Sumatera Utara. Wajibkah pemasangan foto presiden dan wakil presiden?

Baca Selengkapnya

Ganjar Pranowo: Jadi Oposisi Prabowo Sikap Pribadi, Bukan Partai

1 hari lalu

Ganjar Pranowo: Jadi Oposisi Prabowo Sikap Pribadi, Bukan Partai

Ganjar Pranowo menyatakan pernyataan bakal menjadi oposisi Prabowo tidak mewakili PDIP yang menaungi dirinya.

Baca Selengkapnya

Kata Pakar Soal Posisi Koalisi dan Oposisi dalam Pemerintahan Prabowo

2 hari lalu

Kata Pakar Soal Posisi Koalisi dan Oposisi dalam Pemerintahan Prabowo

Prabowo diharapkan tidak terjebak dalam politik merangkul yang berlebihan.

Baca Selengkapnya