TEMPO.CO, Jakarta - Berita yang paling banyak menyita perhatian pembaca hingga pagi ini di antaranya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, menjelaskan pihaknya sudah tak mau ambil pusing lagi dengan klaim Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, soal big data 110 juta warganet yang setuju penundaan pemilu. Kemudian, PDIP angkat suara soal pernyataan Puan Maharani yang membuka peluang berduet dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam Pemilihan Presiden 2024. Berikut ringkasannya:

1. Luhut Klaim 110 Juta Orang Dukung Tunda Pemilu, Hasto: Tak Usah Dibahas Lagi

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menjelaskan pihaknya sudah tak mau ambil pusing lagi dengan klaim Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, soal big data 110 juta warganet yang setuju dengan penundaan Pemilu 2024. Menurut Hasto, isu itu sudah terbantahkan sendirinya saat Luhut tak mau membuka data itu ke publik.

"Pak Luhut sendiri kan tidak mau men-declare itu, sehingga otomatis telah terbantahkan oleh dirinya sendiri. Sehingga tidak perlu dibahas oleh Ketua DPR terkait dengan hal tersebut," ujar Hasto di kawasan GBK, Jakarta Pusat, Ahad, 27 Maret 2022.

Hasto menerangkan, harusnya Luhut membahas persoalan yang sesuai dengan kapasitasnya sebagai Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi. "Sehingga hal-hal yang dibahas dalam kapasitas beliau sebagai pembantu Presiden dan mba Puan sebagai ketua DPR RI," kata Hasto.

Sebelumnya, Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi, menyatakan tak bisa membuka soal klaim big data yang berisi percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024. Jodi hanya menyatakan bahwa itu data internal mereka.

"Itu data-data dari berbagai sumber yang terangkum dalam big data yang dikelola secara internal," ujar Jodi saat dihubungi, Selasa, 15 Maret 2022.

Dalam sebuah wawancara di media sosial YouTube, Luhut mengklaim memiliki data bahwa wacana penundaan pemilu didukung oleh 110 juta warganet. Klaim yang sama pernah disuarakan oleh Ketua Umum Partai Keadilan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Muhaimin menyatakan dari 100 juta akun di media sosial, sebanyak 60 persen mendukung penundaan pemilu dan 40 persen menolak.

Jodi enggan membeberkan data lengkap dari klaim Luhut itu. Saat ditanya soal metode ilmiah pengumpulan data tersebut, dia pun hanya menjawab, "Saya enggak punya otoritas untuk itu."

Menurut Jodi, Luhut sebagai bagian dari pemerintah selalu menyerap semua aspirasi publik dengan pengelolaan data-data dari berbagai sumber yang kemudian terangkum dalam big data. Menurutnya, Luhut tak ambil pusing jika kemudian banyak yang mengkritik datanya itu. "(Beliau) santai aja, kan cuma menyampaikan wacana yang bermunculan," ujar Jodi.

2. Kata PDIP soal Duet Puan Maharani dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024

Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan angkat suara soal pernyataan Puan Maharani yang membuka peluang berduet dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam Pemilihan Presiden 2024. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menilai pernyataan Puan itu untuk menunjukkan komitmennya untuk berdialog dengan siapa saja.

"Itu menegaskan komitmen beliau untuk berdialog sebagai ketua DPR untuk bisa bertemu dengan siapa pun, karena ketua DPR ini Ketua Dewan Perwakilan RI, bukan Dewan Perwakilan Jakarta saja," ujar Hasto disela-sela acara HUT PDIP di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Ahad, 27 Maret 2022.

Hasto menerangkan, antara Puan dengan Anies memiliki hubungan sebagai Ketua DPR dan Gubernur DKI Jakarta. Hubungan serupa, kata Hasto, juga dijalin Puan dengan Gubernur Bali I Wayan Koster, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, hingga Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey.

"Jadi Mbak Puan menyatakan beliau bisa berdialog dan berdiskusi (dengan siapapun)," kata Hasto.

Dalam sebuah wawancara di televisi, Puan Maharani menyatakan membuka peluang berduet dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Puan menegaskan tak memiliki masalah, apalagi sampai bermusuhan dengan Anies.

"Mungkin saja (duet dengan Anies), enggak ada yang tidak mungkin di politik. Semua dinamika itu bisa terjadi. Ya tinggal kita lihat lagi tahun depan lah bagaimana ceritanya, cerita-cerita politik," kata Puan.

Nama Puan Maharani memang kerap disebut sebagai salah satu calon yang akan diusung oleh PDIP dalam Pilpres 2024. Selain dengan Anies Baswedan, nama Puan kerap dipasangkan dengan Ketua Dewan Pembina Gerindra, Prabowo Subianto.

Meskipun demikian, menurut survei berbagai lembaga elektabilitas cucu Proklamator Sukarno itu masih kalah jauh dari kader PDIP lainnya, Ganjar Pranowo, yang merupakan Gubernur Jawa Tengah. Sejumlah kader PDIP bahkan mengusulkan agar Puan disandingkan dengan Ganjar dalam Pilpres 2024.

Tahapan Pilpres 2024 sendiri rencananya akan digelar mulai tahun depan. Dalam rancangan tahapan pemilu yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum, pendaftaran calon presiden dan wakilnya akan dibuka pada 7-13 September 2023. Penetapan calon yang akan bertarung dilakukan pada Oktober 2023. Dengan begitu, baik Puan Maharani, Anies Baswedan maupun Ganjar Pranowo masih memiliki waktu cukup panjang untuk menjalin komunikasi dan komitmen politik dari calon pasangannya.

Baca: Megawati Diminta Turun Gunung dan Bicara Langsung Tolak Penundaan Pemilu 2024