TEMPO.CO, Jakarta - Pakar politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bisa meminta Presiden Joko Widodo dan Ketua DPR Puan Maharani menyelesaikan kisruh minyak goreng. Ketimbang, kata dia, berkomentar yang tidak perlu.

"Pernyataan tersebut kurang peka dan tak solutif. Karena mestinya Megawati meminta Jokowi dan Puan, sebagai Presiden dan Ketua DPR tuk amankan pasokan minyak goreng, bukan meminta rakyat merebus makanan," kata Ujang saat dihubungi Tempo, Sabtu, 19 Maret 2022.

Ujang mengatakan tidak semua hidangan dapat direbus seperti saran Megawati. Selain itu, saran Megawati dianggap tidak menyentuh akar permasalahan dari langka dan mahalnya komoditas minyak goreng.

"Kelihatannya kepekaan elite terhadap penderitaan rakyat mulai terkikis, mulai luntur dan hilang," kata Ujang.

Sebelumnya di dalam webinar tentang pencegahan stunting, Mega mengaku heran dengan masyarakat yang berebut dan antre minyak goreng. Menurut dia, harusnya masyarakat bisa beralih menggunakan metode memasak yang lain jika harga minyak goreng melambung.

"Saya tuh sampai ke ngelus dodo, bukan urusan masalah nggak ada atau mahalnya minyak goreng, saya itu sampai mikir jadi tiap hari ibu-ibu itu apakah hanya menggoreng. Sampai begitu rebutannya," kata Megawati.

Alih-alih memasak menggunakan minyak goreng, Megawati menyarankan agar masyarakat memasak dengan cara direbus, dikukus, hingga dirujak. Dengan cara itu, Megawati yakin kelangkaan minyak goreng tidak akan menjadi masalah dan masyarakat menjadi lebih sehat.

Baca juga: Tak Ada Lagi HET Minyak Goreng Kemasan, Berapa Harga Minyak Goreng di Retail?