Kemnaker Tawarkan Pendekatan Pelatihan Vokasi Berbasis Komunitas pada G20

Jumat, 18 Maret 2022 14:50 WIB

Webinar First EdWG Meeting yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek, Kamis (17/3/2022).

INFO NASIONAL-Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan terus mendorong peran G20 untuk memperbarui strategi keterampilan G20 sebagai upaya menyediakan tenaga kerja terampil melalui pendekatan human-centered yang efektif dengan mendorong keterlibatan masyarakat, khususnya menjawab tantangan dunia kerja akibat adanya disrupsi digital dan pandemi Covid-19.

Pendekatan yang dilakukan melalui pelatihan vokasi berbasis komunitas masyarakat. "Ini merupakan pendekatan baru yang ditawarkan dalam G20, untuk merespon dinamika kondisi ketenagakerjaan saat ini di negara-negara G20 dan ekonomi global," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, ketika menjadi pembicara pada Webinar First EdWG Meeting yang diselenggarakan Kemendikbudristek, Kamis 17 Maret 2022.

Anwar Sanusi mengatakan, pelatihan kejuruan berbasis masyarakat, dapat memperkuat akses dan kualitas pelatihan kerja dan kewirausahaan, terutama untuk kelompok rentan, kelompok kurang beruntung dan kelompok NEET (Tidak dalam Pendidikan, Pekerjaan, atau Pelatihan), terutama di daerah terpencil dan pedesaan."Solusi yang ditawarkan Presidensi diharapkan menjadi solusi strategis untuk memulihkan perekonomian dan bangkit dengan cepat dari krisis," ujarnya.

Di sisi lain, kata Anwar Sanusi, dengan pendekatan pelatihan kejuruan berbasis masyarakat dapat memperkuat hubungan bisnis baik kelompok usaha besar maupun kecil, termasuk kelompok usaha informal di tingkat lokal dan regional. "Peningkatan jaringan kelompok pekerja, di tingkat lokal maupun regional, merupakan upaya mendukung pembelajaran dan pekerjaan yang berkualitas,"katanya.

Anwar Sanusi mengharapkan, perlunya kerja sama untuk terus meningkatkan sinergi seluruh pemerintah nasional, otoritas G20, komunitas sosial, serta organisasi regional dan internasional.(*)

Berita terkait

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

5 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

Posko THR Ditutup, 1.475 Laporan hingga Berbagai Jenis Pengaduan

17 hari lalu

Posko THR Ditutup, 1.475 Laporan hingga Berbagai Jenis Pengaduan

Kementerian Ketenagakerjaan menutup layanan Posko THR. Dibuka pada 28 Maret 2024, posko THR ditutup pada Selasa,16 April 2024

Baca Selengkapnya

Syarat dan Cara Daftar Akun SIAPkerja Kemnaker Berkonsep SSO

17 hari lalu

Syarat dan Cara Daftar Akun SIAPkerja Kemnaker Berkonsep SSO

SIAPkerja merupakan sistem dan aplikasi pelayanan dan ketenagakerjaan digital yang dirilis Kemnaker dengan konsep SSO. Begini maksudnya.

Baca Selengkapnya

Kemnaker Kembalikan Kebijakan WFH bagi Swasta ke Perusahaan Masing-masing

22 hari lalu

Kemnaker Kembalikan Kebijakan WFH bagi Swasta ke Perusahaan Masing-masing

Kemnaker menegaskan tidak ada surat edaran (SE) yang dikeluarkan tentang kebijakan WFH bagi karyawan swasta.

Baca Selengkapnya

SPAI Protes Besaran THR Ojol Ditentukan Aplikator: Harusnya Rata-rata Upah 1 Tahun Terakhir

46 hari lalu

SPAI Protes Besaran THR Ojol Ditentukan Aplikator: Harusnya Rata-rata Upah 1 Tahun Terakhir

Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menanggapi soal imbauan Kemnaker kepada perusahaan ojol untuk memberikan THR.

Baca Selengkapnya

Gojek dan Grab Tak Berikan THR ke Driver sesuai Arahan Kemnaker, Asosiasi Driver Online: Blunder Pemerintah

47 hari lalu

Gojek dan Grab Tak Berikan THR ke Driver sesuai Arahan Kemnaker, Asosiasi Driver Online: Blunder Pemerintah

Asosiasi Driver Online atau ADO angkat bicara atas sengkarut pemberian THR kepada mitra pengemudi.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Menteri ESDM Sebut Bahlil Cabut 2.051 Izin Tambang, Sri Mulyani Sebut Anggaran Bansos 2024 Melonjak 135 Persen

48 hari lalu

Terpopuler: Menteri ESDM Sebut Bahlil Cabut 2.051 Izin Tambang, Sri Mulyani Sebut Anggaran Bansos 2024 Melonjak 135 Persen

Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebut Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia sudah mencabut 2.051 Izin Usaha Pertambangan (IUP) sejak 2022.

Baca Selengkapnya

Kemnaker: Perusahaan Ojol Wajib Beri THR Buat Pengemudi dan Kurir

50 hari lalu

Kemnaker: Perusahaan Ojol Wajib Beri THR Buat Pengemudi dan Kurir

Kemnaker menegaskan perusahaan Ojol wajib memberikan THR Idulfitri 2024 kepada para pekerjanya, termasuk pengemudi serta kurir.

Baca Selengkapnya

Karyawan Belum Dapat THR? Begini Cara Lapornya

50 hari lalu

Karyawan Belum Dapat THR? Begini Cara Lapornya

Kemnaker mengimbau pengusaha membayar THR maksimal sepekan sebelum Lebaran. Simak cara melaporkan pengusaha yang belum memberikan THR berikut ini.

Baca Selengkapnya

Menaker Tegaskan Perusahaan Mesti Taati Kewajiban THR: Dibayar Penuh, Tak Boleh Dicicil

50 hari lalu

Menaker Tegaskan Perusahaan Mesti Taati Kewajiban THR: Dibayar Penuh, Tak Boleh Dicicil

Menaker Ida Fauziyah menegaskan agar perusahaan mematuhi ketentuan THR bagi pekerja dan buruh. Dia mengatakan, THR keagamaan merupakan kewajiban pengusaha.

Baca Selengkapnya