TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur bertujuan untuk pemerataan pembangunan. Proyek pembangunan IKN Nusantara masih menimbulkan pro-kontra.

"Paling penting adalah perpindahan ini untuk pemerataan, untuk keadilan," kata Jokowi dalam pidatonya melalui akun youtube Sekretariat Presiden pada Selasa, 15 Maret 2022.

Dia menyatakan Indonesia memiliki 17 ribu pulau, akan tetapi penyebaran populasi masyarakatnya masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.

"156 juta masyarakat atau 56 persennya hidup di Pulau Jawa. Padahal kita punya 17 ribu pulau," ujarnya.

Hal itu, menurut Jokowi, membuat Pendapatan Domestik Bruto atau PDB Indonesia juga terkonsentrasi di Jawa. Dia menyatakan, 58 persen persen perputaran ekonomi ada di Jawa, khususnya Jakarta.

"Artinya apa? magnet ada di Pulau Jawa dan Jakarta. Oleh sebab itu, harus ada magnet yang lain," kata eks Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta ini.

Dengan pemindahan IKN ke Kalimantan Timur, Jokowi berharap masyarakat tak hanya tertuju ke Pulau Jawa saja untuk mencari nafkah. Dengan begitu, beban Pulau Jawa dan Jakarta diharapkan tidak semakin berat.

"Jadi dimulai dari sana, pemerataan dan keadilan," kata dia.

Pada Senin, 14 Maret, Jokowi menggelar acara Kendi Nusantara di Tugu Titik Nol IKN Nusantara. Semua gubernur se-Indonesia yang hadir pada acara itu membawa tanah dan air dari daerah masing-masing untuk kemudian disatukan ke dalam sebuah kendi besar.

Sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah telah beberapa kali keliling Indonesia untuk mensosialisasikan alasan pemindahan IKN, termasuk soal isu pemerataan dan ketimpangan ekonomi Jawa dan luar Jawa seperti yang disinggung Jokowi. Meskipun demikian, penjelasan yang disampaikan pemerintah tetap mendapatkan tentangan dari sejumlah kalangan.

Sejarawan Bondan Kanumayoso misalnya. Dia menyebut diskusi proyek IKN ini yang dianggapnya masih terlalu elit. Ia menyebut proyek ini dilempar oleh pimpinan eksekutif dan direspons oleh pimpinan partai dan tokoh penting masyarakat saja.

Pemerintah, menurut dia, tak mendengar suara masyarakat. Pemerintah dinilai tidak berupaya menjelaskan secara rinci beberapa aspek dari pemindahan IKN, mulai dari makna pemindahan IKN, alasan harus pindah, dan kalau pindah akan menjadi seperti apa.

"Itu tidak pernah dijelaskan, saya sampai hari ini tidak melihat tuh penjelasan-penjelasan seperti itu," kata Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia (UI) 2021-2025 ini saat dihubungi, Ahad, 13 Maret.

Bondan juga mengkritik alasan pemerataan di balik pemindahan IKN ini. Ia menilai pemerintah harus memberi alasan yang memang berkaitan dengan IKN langsung dan jangan memakai isu pemerataan.

Sebab, kata Bondan, tanpa pemindahan IKN pun pemerataan pembangunan sudah mutlak harus dilakukan. Sementara, proyek IKN ini hanya sekedar memindahkan pusat elit, ekonomi, dan politik saja. Dia pun meragukan efek pemerataan akan terjadi begitu IKN pindah dari Jakarta ke Nusantara seperti klaim Jokowi.

Baca: Warga Lokal Kaget Tiba-tiba Tanahnya Dipatok untuk Proyek IKN