TEMPO.CO, Jakarta - Pendiri Perhimpunan Pendidikan Demokrasi, Rachland Nashidik, mengkritik Sekretaris Jenderal PSI Dea Tunggaesti yang bereaksi keras terhadap pernyataan Rocky Gerung. Sebelumnya, Rocky menyebut dungu karena PSI mendukung ide penundaan Pemilu 2024.

"Sekjen PSI bereaksi keras terhadap kritik Rocky Gerung. Tapi "dungu" yang dimaksud Rocky bukanlah serangan terhadap orang, melainkan terhadap pikiran, persisnya terhadap ketiadaan koherensi dalam pikiran," kata Rachland lewat keterangan tertulis pada Jumat, 11 Maret 2022.

Ia mengatakan Rocky sudah benar karena silat lidah Sekjen PSI memamerkan inkoherensi pikirannya.

"Dia mau menolak penundaan pemilu yang dipandang inkonstutusional, dengan menyorongkan gagasan penambahan periode kekuasaan yang juga inkonstitusional. Ini yang dimaksud Rocky sebagai pikiran "dungu"," kata dia.

Rachland Nashidik juga meminta Dea untuk tidak menyeret-nyeret nama Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut dia, SBY menolak penambahan periode berkuasa.

Rachland menuturkan memang ide amandemen konstitusi itu sendiri tidak haram. Namun, kata dia, mengamandemen konstitusi dengan tujuan untuk menambahi masa berkuasa Presiden yang sedang berkuasa, jelas sangat berbahaya bagi demokrasi konstitusional. "Apalagi bila ide itu datang dari alamat Istana," katanya.

Lain halnya, kata dia, dengan amandemen untuk menambah hak-hak dasar dan kebebasan sipil warga negara. "Atau amandemen untuk mendefinisikan sistem ketatanegaraan agar duduk kewenangan parlemen dan eksekutif lebih efisien dalam memproduksi demokrasi dan meminimalisir politik uang," ujarnya.

Ia menuturkan di titik itulah letak kekecewaan terbesar publik. Yaitu bila PSI yang berisi anak-anak muda itu bukannya menjadi bagian aktif dari politik progresif. Mereka, kata Raachland, malah memilih berada pada sisi yang salah dari sejarah, karena ikut serta dalam gerakan haram untuk mengembalikan Indonesia pada otoritarianisme.

Ia mengatakan keberpihakan PSI pada gerakan politik menunda Pemilu 2024 menunjukkan watak mereka yang sebenarnya. "Yaitu partai oportunis yang suka mengekor pada apapun asal memberi mereka sedikit bagian," ujarnya.

Baca juga: Akademisi Anggap Tak Ada Alasan Tunda Pemilu 2024