TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi II DPR Fraksi PKB Muhammad Fauzan Nurhuda Yusro menyatakan mereka siap membahas anggaran Pemilu 2024. Hanya saja, menurut dia, mereka masih menunggu pelantikan anggota Komisioner Komisi Pemiluhan Umum (KPU) yang baru oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Fauzan menyatakan Presiden Jokowi perlu mempercepat agenda pelantikan komisioner KPU yang baru. Tujuannya agar pembahasan anggaran bisa segera dilakukan DPR dan keputusan soal tahapan pemilu bisa segera diambil.

"Nah, sekarang KPU belum dilantik oleh presiden, jadi ya belum ada pembahasan sama sekali," kata dia saat dihubungi, Kamis, 10 Maret 2022.

Menurut Fauzan, pelantikan ini juga penting untuk mempersiapkan kerja KPU ke depannya. Komisioner baru, nantinya bisa segera menyusun tim, menunjuk ketua, serta membagi bidang kerja masing-masing.

"Kami berharap pelantikan dilakukan di akhir masa reses ini (awal masa sidang mendatang) sehingga awal masuk sidang sudah ada pengajuan pembahasan oleh KPU terpilih," paparnya.

Pada Februari lalu, DPR RI telah menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027. Hasilnya, DPR memilih tujuh nama komisioner yang terdiri dari Betty Epsilon Idroos, Hasyim Asy'ari, Mochammad Afifudin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz.

Sementara lima orang anggota Bawaslu yang terpilih adalah Lolly Suhenty, Puadi, Rahmat Bagja, Totok Hariyono, Herwyn Jefler Hielsa Malonda.

Meskipun telah ditetapkan oleh DPR, komisioner KPU dan Bawaslu itu hingga saat ini belum dilantik oleh Presiden Jokowi.

Soal anggaran Pemilu 2024 sebenarnya sudah diajukan oleh komisioner lama. Mereka mengajukan anggaran sebesar Rp 86 triliun sebelum akhirnya dikurangi menjadi Rp 76,6 triliun.

Angka itu sempat mendapatkan sorotan dari pemerintah karena naik tiga kali lipat dari anggaran Pemilu 2019. KPU beralasan kenaikan anggaran itu karena ada penambahan Tempat Pemungutan Suara (TPS), penambahan jumlah pemilih, kenaikan honor para petugas hingga pembangunan infrastruktur.

Belakangan justru muncul isu soal penundaan pemilu yang dihembuskan oleh anggota partai koalisi pemerintahan. Presiden Jokowi tak secara tegas menyatakan menolak ide penundaan pemilu itu. Dia hanya menyatakan akan tetap berpegang kepada konstitusi terkait pemilu.

Pernyataan bersayap itu pun dicibir banyak pihak. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khorunnisa Nur Agustyati meminta Presiden Jokowi membuktikan komitmennya terhadap keberlangsungan Pemilu 2024 dengan mempercepat pembahasan anggaran dan penetapan tahapan pemilu.

Baca: Narasi Institute: Penundaan Pemilu Erat Hubungannya dengan Pembangunan IKN