Sekjen Kemnaker: Pekerja Perempuan Lebih Tangguh Dibanding Laki-laki

Kamis, 10 Maret 2022 10:20 WIB

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi

INFO NASIONAL--Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, mengatakan, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan mengalami peningkatan yang relatif tinggi di masa pandemi. Ini memberikan asumsi yang kuat perempuan lebih tangguh dibanding laki-laki.

Menurutnya, sektor tenaga kerja formal adalah sektor yang paling banyak terdampak pandemi. "Banyak perusahaan mengurangi pekerjanya minimal mengurangi jam kerja atau merumahkan, selain ada pilihan yang tidak mudah yakni dengan PHK," ujar Sekjen Anwar Sanusi yang menjadi pembicara webinar Focus Group Discussion (FGD) Kebijakan Nasional Ketenagakerjaan dalam Mencapai Brisbane Goal, Rabu 9 Maret 2022.

Anwar Sanusi mengatakan, melalui ratifikasi konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 111, negara harus menghapuskan segala bentuk diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan berdasarkan ras, warna, jenis kelamin, agama, keturunan, dan pandangan politik. "Ini menjadi rujukan terkait pengarusutamaan gender untuk bisa memberikan ruang kepada perempuan agar mendapatkan akses pekerjaan yang layak," katanya.

Anwar Sanusi mengungkapkan, langkah-langkah konkrit yang dilakukan Kemnaker untuk menghapuskan diskriminasi di tempat kerja diantaranya melalui pemberdayaan perempuan dalam peningkatan kesempatan kerja, dengan program padat karya dan pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah pusat dan daerah atau BLK Komunitas.

Dia menambahkan, langkah lainnya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas pekerja perempuan melalui partisipasi yang besar di pasar kerja. "Saya rasa itu adalah langkah-langkah yang sedang dilakukan untuk bisa mengawal bagaimana pemerintah bisa memberikan rasa aman di lingkungan kerja terutama bagi perempuan," ujarnya. (*)

Berita terkait

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

16 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

Posko THR Ditutup, 1.475 Laporan hingga Berbagai Jenis Pengaduan

28 hari lalu

Posko THR Ditutup, 1.475 Laporan hingga Berbagai Jenis Pengaduan

Kementerian Ketenagakerjaan menutup layanan Posko THR. Dibuka pada 28 Maret 2024, posko THR ditutup pada Selasa,16 April 2024

Baca Selengkapnya

Syarat dan Cara Daftar Akun SIAPkerja Kemnaker Berkonsep SSO

28 hari lalu

Syarat dan Cara Daftar Akun SIAPkerja Kemnaker Berkonsep SSO

SIAPkerja merupakan sistem dan aplikasi pelayanan dan ketenagakerjaan digital yang dirilis Kemnaker dengan konsep SSO. Begini maksudnya.

Baca Selengkapnya

Kemnaker Kembalikan Kebijakan WFH bagi Swasta ke Perusahaan Masing-masing

33 hari lalu

Kemnaker Kembalikan Kebijakan WFH bagi Swasta ke Perusahaan Masing-masing

Kemnaker menegaskan tidak ada surat edaran (SE) yang dikeluarkan tentang kebijakan WFH bagi karyawan swasta.

Baca Selengkapnya

SPAI Protes Besaran THR Ojol Ditentukan Aplikator: Harusnya Rata-rata Upah 1 Tahun Terakhir

57 hari lalu

SPAI Protes Besaran THR Ojol Ditentukan Aplikator: Harusnya Rata-rata Upah 1 Tahun Terakhir

Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menanggapi soal imbauan Kemnaker kepada perusahaan ojol untuk memberikan THR.

Baca Selengkapnya

Gojek dan Grab Tak Berikan THR ke Driver sesuai Arahan Kemnaker, Asosiasi Driver Online: Blunder Pemerintah

57 hari lalu

Gojek dan Grab Tak Berikan THR ke Driver sesuai Arahan Kemnaker, Asosiasi Driver Online: Blunder Pemerintah

Asosiasi Driver Online atau ADO angkat bicara atas sengkarut pemberian THR kepada mitra pengemudi.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Menteri ESDM Sebut Bahlil Cabut 2.051 Izin Tambang, Sri Mulyani Sebut Anggaran Bansos 2024 Melonjak 135 Persen

59 hari lalu

Terpopuler: Menteri ESDM Sebut Bahlil Cabut 2.051 Izin Tambang, Sri Mulyani Sebut Anggaran Bansos 2024 Melonjak 135 Persen

Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebut Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia sudah mencabut 2.051 Izin Usaha Pertambangan (IUP) sejak 2022.

Baca Selengkapnya

Kemnaker: Perusahaan Ojol Wajib Beri THR Buat Pengemudi dan Kurir

18 Maret 2024

Kemnaker: Perusahaan Ojol Wajib Beri THR Buat Pengemudi dan Kurir

Kemnaker menegaskan perusahaan Ojol wajib memberikan THR Idulfitri 2024 kepada para pekerjanya, termasuk pengemudi serta kurir.

Baca Selengkapnya

Karyawan Belum Dapat THR? Begini Cara Lapornya

18 Maret 2024

Karyawan Belum Dapat THR? Begini Cara Lapornya

Kemnaker mengimbau pengusaha membayar THR maksimal sepekan sebelum Lebaran. Simak cara melaporkan pengusaha yang belum memberikan THR berikut ini.

Baca Selengkapnya

Menaker Tegaskan Perusahaan Mesti Taati Kewajiban THR: Dibayar Penuh, Tak Boleh Dicicil

18 Maret 2024

Menaker Tegaskan Perusahaan Mesti Taati Kewajiban THR: Dibayar Penuh, Tak Boleh Dicicil

Menaker Ida Fauziyah menegaskan agar perusahaan mematuhi ketentuan THR bagi pekerja dan buruh. Dia mengatakan, THR keagamaan merupakan kewajiban pengusaha.

Baca Selengkapnya