TEMPO.CO, Jakarta - CEO Narasi Institute Achmad Nur Hidayat menduga wacana penundaan Pemilu 2024 sebagai upaya memastikan proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Dugaan itu muncul karena berdasarkan kajian sejumlah organisasi masyarakat sipil banyak elit politik dan pengusaha yang berinvestasi di sana.

Achmad menyatakan wacana penundaan pemilu muncul setelah Presiden bersama DPR RI sepakat memindahkan ibu kota. Namun, kata dia, proses pembangunan dipahami akan memakan waktu lebih lama dari masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Publik mengetahui pembangunan tersebut membutuhkan waktu setidaknya empat tahun padahal masa pemerintahan tersisa hanya dua tahun," kata dia melalui keterangan tertulis, Rabu, 9 Maret 2022.

Atas dasar itu, dia melanjutkan, sangat logis bila penundaan pemilu disuarakan oleh sejumlah Partai Koalisi setelah Undang-undang tentang IKN disepakati di Parlemen.

"Adalah mudah mengkaitkan hubungan pemindahan IKN dengan penundaan pemilu. Setelah Pemilu 2024 dapat dipastikan bukan Pak Jokowi (sebagai presiden) sehingga ada ketakutan tersendiri bahwa pemindahan IKN dapat dibatalkan Pemerintahan terpilih di 2024," ucapnya.

Bila pemindahan IKN batal, Achmad menilai pemilik proyek dan para vendor pembangunan akan mengalami kerugian. Oleh sebab itu, bagi para pengusaha dan elit politik yang telah berinvestasi di sana menilai pergantian kepemimpinan 2024 sebagai sebuah ancaman.

Mengutip kajian Trend Asia berjudul "IKN untuk Siapa?", Achmad mengatakan dalam proyek IKN terdapat fakta bahwa para investor dan elit politik memiliki kepentingan di sana. Mereka diantarnya adalah Sukanto Tanoto sebagai pemegang konsensi terbesar tanah IKN seluas 161.127 hektare di wilayah ring 1.

Selain itu ada putra Setya Novanto yang merupakan pengusaha batu bara dan juga memiliki penguasaan tanah di IKN. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan melalui perusahaannya, menurut Ahmad, juga ikut berbisnis batu bara dengan memiliki konsesi di Ring 3 IKN, tepatnya di Muara Jawa, Kalimantan Timur dengan total luas 6,000 hektar.

"Investor China yaitu Hongshi Holding Group akan menguasai proyek semen. Hongshi merupakan kerja sama antara perusahaan China Hongshi Holding Group dengan PT Semen Imasco Asiatic Indonesia," papar dia.

Dia pun menekankan, pembangunan dan pemindahan IKN tetap tidak tepat dilakukan pada 2022-2024 karena saat ini Indonesia memiliki utang luar negeri yang besar yaitu Rp 6.900 triliun per Januari 2022, defisit APBN di atas 3 persen, dan pendapatan negara yang turun.

Achmad juga menilai penyusunan naskah akademik Undang-Undang IKN tidak dilakukan secara komprehensif dan partisipatif terutama terkait dampak lingkungan, daya dukung pembiayaan, serta keadaan geologi dan situasi geostrategis di tengah pandemi.

Lokasi yang dipilih disebutnya juga berpotensi menghapus pertanggungjawaban kerusakan yang disebabkan para pengelola tambang batubara. Tercatat ada sebanyak 73.584 hektare konsesi tambang batu bara di wilayah IKN yang harus dipertanggungjawabkan.

"Adalah sangat bijak bila dilakukan penundaan pembangunan IKN karena bila dilanjutkan keuangan negara akan runtuh. Apalagi mengingat Proyek pemindahan dan pembangunan ibu kota negara baru tersebut tidak akan memberi manfaat bagi rakyat secara keseluruhan dan hanya menguntungkan segelintir orang saja," tutur Ahmad.

Sebelumnya, dalam survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) disebutkan bahwa mayoritas masyarakat menolak ide penundaan pemilu yang pertama kali diserukan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar tersebut. LSI menyatakan masyarakat menolak semua alasan, termasuk pembangunan IKN, untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi dan mengkehendaki agar Pemilu 2024 tetap digelar.

Baca: Politikus Demokrat Khawatir Proyek IKN Jadi Alasan Baru Penundaan Pemilu 2024