TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Andi Widjajanto disebut-sebut ikut terlibat menyusun kajian perubahan masa jabatan presiden atau sering pula diwacanakan Jokowi 3 periode. Dikutip dari laporan Majalah Tempo edisi 5 Maret 2022, Andi menyusun kajian ini lewat lembaga yang dibentuknya Laboratorium 45 atau Lab45.

Tempo menerima dua salinan kajian, pertama berjudul "Presiden Tiga Periode" dan kedua berjudul "Perubahan Konstitusi dari Masa Jabatan Kepala Pemerintahan". Kajian pertama berkutat seputar analisis jagat media sosial Twitter soal wacana perpanjangan masa jabatan presiden jadi tiga periode. "Kelompok propemerintah cenderung menolak wacana Jokowi tiga periode," demikian bunyi satu dari tiga ringkasan utama kajian ini, dikutip pada Senin, 7 Maret 2022.

Kelompok ini memberikan penegasan bahwa Jokowi secara tegas menolak gagasan presiden tiga periode. Lalu, kelompok ini juga kerap kali memberikan dukungan pada pasangan lain seperti, Ahok dan Ganjar.

Ringkasan kedua yaitu terkait kelompok kontra-pemerintah dan kontra-presiden tiga periode. Narasi yang kerap dibawakan adalah penambahan masa jabatan presiden merupakan hal inkonstitusional. "Sebagian dari kelompok ini menunjukkan dukungan kepada pasangan SBY dan Anies Baswedan apabila presiden dapat menjabat sebanyak tiga kali," demikian bunyinya.

Lalu ringkasan ketiga yaitu masyarakat tercatat ikut membicarakan hasil survei yang dilakukan oleh akun @hilmi28. Hasil survei ini menyatakan 96 persen dari 21.867 pemilih menolak Jokowi tiga periode.

Ringkasan ini diperoleh dari analisis 10 ribu lebih akun dan 264 tagar di Twitter. Berbagai hasil pemetaan lain pun muncul, dari kelompok yang melihat isu kartun Nussa menjadi pengalih perhatian dari presiden tiga periode sampai kelompok yang meminta pemerintah fokus menangani pasien Covid-19.

Berikutnya, kajian ini juga menampilkan hasil pemetaan terhadap Jagat Tagar dan Jagat Kata di Twitter. Jagat Tagar didominasi oleh tagas yang membela Jokowi yang tidak tertarik pada penambahan masa jabatan presiden.

Kajian ini mengungkapkan tagar yang muncul dominasi bersentimen positif. Akan tetapi, dua tagar yang bernada negatif terhadap PDI Perjuangan dan Jokowi yaitu #CabutMandatRakyat dan #TenggelamkanPDIP.

Sementara dari Jagat Kata, narasi yang paling banyak dibicarakan adalah pengalihan isu. Pengalihan ini dilakukan kelompok propemerintah atas isu-isu penting seperti presiden tiga periode, hapus cuti ASN, utang Indonesia di bank dunia, pajak PPN, dan kasus Covid-19.

Meski demikian Andi Widjajanto membantah terlibat dalam penyusunan skenario perpanjangan masa jabatan presiden. Menurut dia, perbincangannya dengan Jokowi hanya menyangkut Pemilu 2024. "Tidak pernah sekali pun saya dan Presiden membicarakan perpanjangan masa jabatan,” ujar mantan anggota tim sukses Jokowi sejak Pemilu 2014 tersebut, dikutip dari Majalah Tempo, Senin, 7 Maret 2022.

Sebelumnya, wacana perpanjangan masa jabatan presiden jadi 3 periode muncul pada 2019 lalu. Lalu belakangan, muncul lagi usulan penundaan penundaan Pemilu 2024 dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar.

Pakar hukum Yusril Ihza Mahendra mengingatkan kemungkinan timbulnya krisis legitimasi dan krisis kepercayaan. Ini bisa terjadi kalau Pemilu ditunda dan masa jabatan pejabat negara diperpanjang asal-asalan tanpa dasar konstitusional dan pijakan hukum yang kuat. "Keadaan seperti ini harus dicermati betul, karena ini potensial menimbulkan konflik politik yang bisa meluas kemana-mana," ujar dia ihwal Jokowi 3 periode.

Baca Juga: Andi Widjajanto Disebut Ikut Rancang Skenario Tambah Masa Jabatan Presiden