TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, menyebut turunnya angka kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, merupakan lampu kuning untuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Data mengenai hal ini sebelumnya terdapat pada hasil sigi yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI).

"Ini tentu sinyal lampu kuning bagi pemerintah. Khususnya kebijakan yang dibuat mulai dari kisruh Jaminan Hari Tua (JHT) hingga langka dan mahalnya minyak goreng," ujar Mardani saat dihubungi Tempo, Jumat, 4 Maret 2022.

Dalam penjabarannya Kamis kemarin, LSI menyatakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Jokowi masih mencapai 66,3 persen, akan tetapi, tren negatif terus terjadi. Pada November lalu, menurut data LSI, Jokowi masih mendapatkan penilaian baik dari 72 persen responden. Nilai itu mengalami sedikit penurunan sebulan kemudian menjadi 71,4 persen dan kini terpangkas jauh.

Tren negatif kepuasan masyarakat itu tak lepas dari penilaian masyarakat terkait empat sektor: demokrasi, ekonomi, politik dan hukum. Empat sektor ini juga terus terjadi tren penilaian negatif.

Mardani menjelaskan, hasil survei tersebut harus menjadi masukan untuk pemerintah membuat kebijakan yang melayani dan memajukan masyarakat. Ia menyinggung sejumlah kebijakan seperti turunan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang membuat masalah di masyarakat.

Menurunnya kepuasan terhadap kinerja pemerintah, kata Mardani, juga terjadi lantaran proyek Ibu Kota Negara baru (IKN) di Kalimantan yang terkesan dipaksakan, karena dijalankan di tengah kondisi pandemi Covid-19.

"Padahal pemindahan IKN ini perlu dukungan masif dari publik karena besarnya anggaran dan risiko mangkrak, karena waktu menjabat Presiden hanya tinggal 2 tahun setengah," kata Mardani.

Survei terhadap tingkat kepuasan masyarakat itu digelar pada 25 Februari-1 Maret 2022. Survei dilakukan dengan wawancara melalui hubungan telepon terhadap 1.197 responden.

Responden dipilih dengan metode simple random sampling. LSI menyatakan survei tersebut memiliki margin of error ±2,89 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional. Survei ini diklaim mewakili 71 persen dari populasi pemilih nasional.

Dalam survei yang sama, LSI juga menyatakan bahwa masyarakat menolak ide perpanjangan masa jabatan presiden Jokowi dan menginginkan agar pemilu 2024 tetap berlangsung.

Baca: Istana Tanggapi Hasil Survei soal Turunnya Kepuasan terhadap Kinerja Jokowi