TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkap soal orang di sekitar Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam munculnya wacana penundaan Pemilu 2024. Meskipun tak menyebutkan nama jelas orang yang ditudingnya, Hasto menyatakan bahwa orang dekat tersebut tak paham dengan keinginan Jokowi.

Menurut Hasto, Jokowi memiliki sikap yang sama seperti PDI Perjuangan. Hal itu, menurut dia, sudah pernah dinyatakan dengan tegas saat menolak perpanjangan masa jabatan presiden dan rencana amendemen Undang-Undang Dasar 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

"Jadi orang di sekitar presiden ini, kami melihat tidak memahami kehendak presiden. Ketika kami menyampaikan sikap PDI Perjuangan, ini senapas dengan presiden," ujar Hasto dalam diskusi daring, Kamis, 3 Maret 2022.

Hasto meyakini Jokowi masih konsisten dengan pernyataaanya itu sampai saat ini.

"Karena di dalam kultur kepemimpinan kita, seorang pemimpin itu kan diukur dari konsistensi dalam sikapnya," ujar dia.

Menurut Hasto, sikap partainya juga sesuai dengan keinginan rakyat yang tergambar dalam hasil sigi Lembaga Survei Indonesia (LSI). Hasil survei itu menunjukkan sebanyak 66,3 persen responden puas dengan hasil kinerja pemerintahan Jokowi namun tidak serta merta mendukung penundaan Pemilu 2024.

"Masyarakat yang puas dengan presiden, mayoritas sekitar 60 persen atau lebih menyatakan lebih memilih untuk tetap melaksanakan pemilu tahun 2024 dan Presiden Jokowi mengakhiri masa jabatannya di tahun 2024," ujar Direktur LSI, Djayadi Hanan, dalam diskusi daring, Kamis, 3 Maret 2022.

Menurut Djayadi, survei mereka menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja presiden tidak berkorelasi dengan tingkat penolakan atau penerimaan terhadap perpanjangan masa jabatan presiden.

"Mereka yang puas maupun tidak puas dengan kinerja presiden sama sikapnya, yaitu menolak perpanjangan masa jabatan presiden hingga tahun 2027," kata dia.

Survei LSI ini digelar pada 25 Februari-1 Maret 2022. Survei dilakukan menggunakan kontak telepon dengan sampel sebanyak 1.197 responden dan margin of error atau MoE ±2,89 persen serta tingkat kepercayaan 95 persen. Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional. Survei ini mewakili 71 persen dari populasi pemilih nasional.

Isu penundaan Pemilu 2024 pertama kali digaungkan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar. Pria yang akrab disapa Cak Imin mengklaim bahwa hal itu merupakan keinginan rakyat berdasarkan analisa percakapan di media sosial. Selain itu dia menyatakan para pengusaha juga menginginkannya karena pemilu dianggap bisa membuat situasi ekonomi lesu plus kondisi pandemi Covid-19 yang masih terjadi.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ikut menyuarakan isu perpanjangan masa jabatan Jokowi. Hal itu, menurut Airlangga merupakan aspirasi rakyat setelah dia bertemu para petani sawit di Kabupaten Siak, Riau.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan, juga menyuarakan hal serupa. Dia melontarkan lima alasan yang membuat pemilu harus diundur.

Ide penundaan Pemilu 2024 ini mendapatkan tentangan mulai dari para akademisi, masyarakat sipil, hingga para politikus di Senayan. Selain PDIP, Partai Nasional Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtara dan Partai Demokrat sudah menyatakan menolak ide itu. Presiden Jokowi sendiri belum bersuara secara langsung soal ini.

Baca: LSI: Mayoritas Masyarakat Tak Setuju Perpanjangan Masa Jabatan Presiden